PALANGKA RAYA, INFOJALANAN.INFO - Ketua DPD Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Kalteng yang telah berlangsung. Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan mengklarifikasi dan meluruskan niat kerja pengurus berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengurus definitif yang telah ditetapkan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan, Ketua DPW PPP Kalteng menjelaskan bahwa Muswil merupakan mekanisme demokratis dalam partai untuk menentukan arah dan pengurus yang akan memimpin selama masa bakti tertentu. "Kita menghormati setiap proses yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan dasar hukum partai. Hasil Muswil adalah refleksi keputusan bersama dari seluruh elemen PPP Kalteng," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh program dan kerja pengurus akan berdasarkan pada penetapan SK pengurus definitif. "Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan mandat yang diberikan. Meluruskan niat ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kerja sama yang sinergis di seluruh tingkatan organisasi," tambahnya.
Pihaknya juga mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP Kalteng untuk bersatu dan fokus pada program kerja yang telah ditetapkan, demi kemajuan partai dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Beliau juga menambah kami dalam kepengurusan ini periode 2026-2031 tetap membuka peluang bagi seluruh kader partai PPP Walaupun bersebrangan dalam arena muswil
Beliau juga menegaskan hasil muswil Malaysia itu ilegal tidak sah secara konstitusional parta tidak sesuai ADART partai
Dan dipastikan kader kader PPP Kalteng yang ikut dalam muswil tersebut diberhentikan dari partai ungkap beliau
Sejalan dengan itu sekretaris wilayah DPW PPP kalteng rejiki Noor dan wakil ketua dewan. Pakar habaib Mashur bachsin
menyampaikan yang sama mempertegas kepengurusan yang telah di SK kan
(Anel osman)
