Oleh : Jati Puspita Rini, SAP., M.Tr.Ap
(Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul)
BANDUNG, INFOJALANAN.INFO — Transformasi digital kini
menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan,
dan berbasis data. Di tengah kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat,
PKK hadir dengan inovasi melalui Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK)
berbasis Data Dasa Wisma.
Dasa Wisma merupakan ujung tombak pendataan keluarga di
tingkat masyarakat. Dari tangan para kader, berbagai informasi tentang
keluarga—mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga kondisi
sosial—dihimpun dan diperbarui secara berkala.
Namun, pengelolaan data secara manual masih menghadapi
berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan pembaruan, duplikasi, perbedaan
data antarinstansi, hingga sulitnya melakukan rekapitulasi dan analisis.
SIM PKK hadir untuk menjawab tantangan tersebut.
Melalui digitalisasi, data Dasa Wisma tidak lagi sekadar
menjadi arsip administrasi, tetapi berkembang menjadi Rumah Data Digital
Keluarga—sebuah ekosistem informasi yang memungkinkan data dikumpulkan,
diverifikasi, diperbarui, dan disajikan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Khusus di Kota Bandung, dinamika mobilitas masyarakat
membuat perbedaan antara domisili administratif dan domisili faktual menjadi
tantangan tersendiri. Data kependudukan, data Dasa Wisma, data kesehatan,
maupun data sektoral lainnya dapat memiliki perbedaan karena memiliki cakupan,
definisi, dan tujuan penggunaan yang berbeda.
Di sinilah SIM PKK memiliki peran strategis sebagai data hub
yang mempertemukan berbagai informasi tersebut. Melalui verifikasi dan
pemutakhiran berbasis kondisi nyata di lapangan, perbedaan data dapat
diidentifikasi dan direkonsiliasi secara berkala.
Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, pemerintah
dapat merancang program secara lebih tepat sasaran—mulai dari penanganan
stunting, kesehatan keluarga, pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, ketahanan
pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dari Dasa Wisma, lahir data. Dari data, lahir kebijakan. Dan
dari kebijakan yang tepat, lahir pelayanan publik yang lebih baik.
SIM PKK menjadi langkah nyata untuk membangun tata kelola
keluarga yang modern, kolaboratif, dan berbasis data, sekaligus memperkuat
sinergi antara PKK, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan
yang benar-benar berangkat dari kebutuhan warga.
