Jatim, infojalanan.info -
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi kunci penting dalam memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah.
“Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan melalui diseminasi dan edukasi yang lebih komprehensif. Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Khofifah saat menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Khofifah juga menyatakan dukungannya terhadap program inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengusung prinsip No One Left Behind — memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), mendapatkan akses keuangan yang adil.
“Semoga puncak Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi Jawa Timur serta menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia,” tambahnya.
OJK: Literasi Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi untuk melipatgandakan perekonomian, bahkan bisa menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” kata Mahendra.
Ia menambahkan, dengan literasi yang baik dan akses keuangan yang luas, masyarakat tidak hanya menabung, tetapi juga dapat memanfaatkan produk keuangan lain seperti pembiayaan, investasi di pasar modal, obligasi, hingga asuransi.
“Inilah yang akan melipatgandakan perekonomian berkali-kali lipat dari PDRB. Literasi dan inklusi yang kuat menjadi modal dasar peningkatan pemanfaatan produk keuangan,” jelasnya.
Edukasi Keuangan Harus Inklusif dan Berkelanjutan
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan semata tentang angka, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat.
“Dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujarnya.
Friderica menyampaikan tiga pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan:
1. Edukasi keuangan yang tepat sasaran,
2. Inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,
3. Sinergi dan kolaborasi yang terus diperkuat, terutama dengan pemerintah daerah.
(Saiful Bahri)
