Surabaya, infojalanan.info
Surabaya, 11 Juni 2025 – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar dalam waktu dekat. Aksi ini disebut sebagai gerakan moral untuk menuntut pembersihan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur dari praktik penyalahgunaan narkotika dan pungutan liar (pungli) yang diduga telah berlangsung secara sistematis.
Aksi damai ini direncanakan berlangsung di dua titik strategis, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
Tudingan: Lapas Bukan Lagi Tempat Pembinaan
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dalam keterangan persnya menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi lapas dan rutan di Jawa Timur yang menurutnya telah jauh menyimpang dari fungsinya sebagai tempat pembinaan.
“Sejumlah lapas di Jatim bukan lagi tempat rehabilitasi, tapi telah berubah menjadi sarang peredaran narkoba dan praktik pungli. Bahkan kami mendengar istilah di dalam sana sudah seperti Las Vegas, tempat pelanggaran hukum dibiarkan,” ungkap Baihaki.
Dugaan Kuat Keterlibatan Oknum Petugas
AMI menyoroti dugaan kuat bahwa praktik ilegal ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum petugas. Mereka menduga sejumlah Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan dan KPR telah lalai, bahkan terlibat aktif dalam pembiaran dan perlindungan terhadap kegiatan haram tersebut.
"Kalau sipir malah jadi pengedar, dan pejabat lapas hanya menutup mata demi uang, maka negara wajib bertindak. Jangan biarkan institusi negara jadi ladang bisnis gelap,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Utama AMI
Melalui aksi ini, AMI menyuarakan tiga tuntutan pokok:
1. Pecat dan penjarakan oknum petugas dan pejabat lapas/rutan yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba dan pungli.
2. Laksanakan audit dan inspeksi mendadak secara terbuka ke seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur.
3. Libatkan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam reformasi sistem pemasyarakatan.
Gerakan Moral, Bukan Aksi Anarkis
AMI menegaskan bahwa aksi ini adalah gerakan moral yang bertujuan memperbaiki sistem, bukan menjatuhkan lembaga atau memusuhi aparat negara. Mereka mengklaim akan melibatkan ratusan hingga ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, namun tetap dalam koridor aksi damai.
“Kami tidak sedang melawan negara, kami sedang memperjuangkan marwah hukum. Lapas harus kembali menjadi tempat pemulihan, bukan pasar gelap narkoba dan pungli,” ujar Baihaki.
Desakan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
AMI juga mendesak agar Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, serta DPR RI, khususnya Komisi III dan XIII, turun tangan secara langsung dalam menyikapi situasi ini. Menurut mereka, jika pemerintah bungkam, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan semakin dalam. Masyarakat Menanti Aksi Nyata
Rencana unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil tak lagi diam melihat carut-marut sistem pemasyarakatan. AMI menegaskan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, gelombang aksi akan terus bergulir di berbagai daerah.
“Kami sudah cukup sabar melihat penyimpangan. Sekarang waktunya bersih-bersih. Ini bukan hanya tentang lapas, ini tentang wajah penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Baihaki".
