Palangka Raya, Infojalanan.info — Gelombang penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali disuarakan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Palangka Raya, massa menyampaikan keresahan terhadap meningkatnya biaya hidup yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Salah satu orator aksi, Ridwan Ismail, menilai kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada pengeluaran untuk bahan bakar, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Menurut Ridwan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak hanya melihat persoalan tersebut dari balik meja pemerintahan, tetapi hadir langsung untuk mendengar keluhan masyarakat.
“Rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Harga kebutuhan naik, ongkos transportasi meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak serta-merta ikut bertambah,” ujar Ridwan di hadapan para demonstran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat terkait kebijakan harga BBM.
“Pak Gubernur harus turun melihat kondisi rakyat. Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak hadir ketika mereka sedang menghadapi kesulitan. Jabatan adalah amanah dan harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ridwan juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja yang sangat bergantung pada biaya transportasi.
“Yang kami harapkan bukan hanya pernyataan, tetapi langkah nyata. Pemerintah harus memperjuangkan solusi, termasuk meminta kebijakan khusus atau dukungan subsidi agar beban masyarakat tidak semakin berat,” lanjut Ridwan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap remeh suara yang disampaikan masyarakat melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi ketika masyarakat merasa kebijakan yang ada belum memberikan rasa keadilan.
“Pemimpin harus peka terhadap kondisi rakyatnya. Jangan sampai rakyat berjuang sendiri menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, sementara pemerintah hanya memberikan janji tanpa tindakan,” katanya.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib. Massa tetap menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis menghadapi dampak kenaikan BBM, termasuk mengantisipasi kenaikan tarif transportasi dan harga kebutuhan dasar.
Para demonstran berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan aksi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang dapat meringankan beban masyarakat Kalimantan Tengah.
(Anel Osman)
