SURABAYA – Infojalanan.info
Proses penandaan rumah warga dalam rangka normalisasi Sungai Kalianak di wilayah Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, menuai protes keras. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (07/04/2026) tersebut dinilai arogan dan menyimpang dari kesepakatan yang telah diputuskan di gedung legislatif.
Tim Normalisasi Sungai Kalianak melakukan penandaan di wilayah RT 09 RW 06 dengan pengawalan ketat dari Satpol PP, TNI, serta POLRI. Namun, keberadaan unit anjing pelacak (K9) di tengah pemukiman padat penduduk memicu keresahan dan rasa takut yang mendalam di kalangan warga setempat.
Dugaan Pelanggaran Hasil Resume RDP Komisi A untuk melakukan tindakan penandaan yang dilakukan secara mendadak ini dinilai telah melanggar poin-poin kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP/Hering) terakhir yang digelar di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Dalam resume rapat tersebut, telah disepakati adanya tahapan-tahapan prosedural dan sosialisasi yang harus dijalankan sebelum eksekusi penandaan di lapangan dilakukan.
Pelaksanaan di lapangan pada Selasa kemarin dianggap mengabaikan tahapan tersebut, sehingga kesan arogansi aparat lebih menonjol dibandingkan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Pengakuan Pihak Kelurahan: "Atas Perintah Atasan". Di lokasi kejadian, staf aliansi warga sempat melakukan diskusi dan meminta klarifikasi langsung kepada Lurah Morokrembangan terkait prosedur penandaan yang dinilai intimidatif tersebut.
Lurah Morokrembangan menyatakan bahwa seluruh kegiatan penandaan rumah warga tersebut dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari pimpinan.
"Bapak Lurah menyatakan bahwa adanya penandaan rumah warga ini semuanya atas perintah atasan," ujar salah satu perwakilan aliansi yang berada di lokasi.
Masyarakat Menuntut Transparansi atas kehadiran personel keamanan lengkap dengan anjing pelacak (K9) dalam agenda administratif penandaan rumah warga sipil dianggap sebagai tindakan yang berlebihan. Warga dan aliansi menyayangkan sikap tim normalisasi yang seolah-olah mengabaikan hasil diskusi formal di DPRD Surabaya.
Aliansi warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, namun menuntut agar pemerintah kota menjalankan proses normalisasi sesuai dengan jalur hukum dan kesepakatan yang telah dibuat, tanpa adanya unsur intimidasi terhadap masyarakat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, dokumentasi terkait situasi di lapangan telah beredar luas di media sosial sebagai bentuk protes warga terhadap tindakan yang dianggap melampaui batas prosedur tersebut.
(Ach Iksan)
