Surabaya, infojalanan.info —
Sebuah kondisi memprihatinkan kembali terjadi di Kota Surabaya. Seorang kakek lanjut usia (lansia) dilaporkan hidup dalam keterbatasan ekstrem, sakit, dan mengalami kelaparan selama tiga hari terakhir tanpa adanya pendampingan dari keluarga maupun perhatian dari pihak terkait.
Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Kakek lansia itu diketahui telah tinggal seorang diri selama kurang lebih 10 tahun di sebuah gubuk yang jauh dari kata layak huni. Dengan kondisi fisik yang lemah serta keterbatasan ekonomi, ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk makanan dan perawatan kesehatan.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan. Musawwi, selaku Ketua SAPURA, turut angkat bicara dan menilai bahwa kejadian tersebut mencerminkan adanya dugaan kelalaian dari pemerintah setempat, baik di tingkat kelurahan maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
“Ini sangat miris. Di kota sebesar Surabaya, masih ada warga yang terlantar, sakit, dan kelaparan hingga berhari-hari tanpa penanganan. Kami menduga ada pembiaran atau kurangnya respons cepat dari pihak terkait,” ujar Musawwi.
Ia menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia yang hidup sebatang kara. Menurutnya, sistem pendataan sosial dan pengawasan di lapangan harus diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Lebih lanjut, Musawwi berharap dengan adanya pemberitaan ini, pihak Pemerintah Kota Surabaya segera turun tangan memberikan bantuan medis, pangan, serta tempat tinggal yang layak bagi kakek tersebut.
“Semoga ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai di era digital seperti sekarang, masih ada warga yang luput dari perhatian pemerintah,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik pesatnya pembangunan kota, masih terdapat persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan aksi nyata dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
(Red)
