Blitar, infojalanan.info -
Bupati Blitar mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan dan menjamin warga kurang mampu Kab. Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan GRATIS
Pertemuan ini dihadiri jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, serta seluruh elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya:
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kepala Bakesbangpol
Kepala BPKAD
Kepala Satpol PP dan Damkar
Direktur RSUD Ngudi Waluyo
Direktur RSUD Srengat
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Blitar
Pertemuan juga dihadiri para direktur rumah sakit se-Kabupaten Blitar serta unsur BPJS Kesehatan
Dalam forum tersebut, Bagus Romadon, Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, menegaskan bahwa Komisi IV DPRD harus memberi dukungan penuh dalam pengawalan layanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang layak dan tidak terbebani biaya tambahan.
Bagus juga menuturkan bahwa masih banyak pekerja, pelaku usaha kecil, serta kelompok rentan yang belum terdaftar pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, ia menyoroti temuan dilapangan penerima bpjs kesehatan PBI APBD / BPJS PBI APBN Keluarga Yang Mampu / Kaya
“Komisi IV harus berdiri paling depan memastikan pelayanan kesehatan berjalan tanpa diskriminatif. Warga yang sudah punya BPJS tidak boleh lagi menemukan hambatan atau pungutan tambahan,” tegas Bagus.
Dinas Kesehatan: Empat Jenis BPJS dan Rencana Peninjauan Turun Lapangan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, M.Kes menjelaskan bahwa penyelenggaraan BPJS terbagi dalam empat kategori utama. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dan puskesmas, untuk memastikan regulasi berjalan sebagaimana mestinya.
Dinkes juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial guna mevalidasi data masyarakat tidak mampu sehingga bantuan pemerintah daerah dapat tepat sasaran.
Dr. Christine Menegaskan:
Layanan Puskesmas tetap gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blitar Kurang Mampu
Peserta BPJS yang dinonaktifkan namun masuk kategori tidak mampu tetap akan dicover pemerintah daerah Melalui Migrasi Kepesertaan BPJS PBI APBD
Pemerintah siap membantu warga yang betul-betul membutuhkan melalui skema pembiayaan khusus
Rumah Sakit: Siap Membantu, Namun Tetap Terkendala Regulasi
Perwakilan rumah sakit, Endah, menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menerapkan layanan nol rupiah untuk semua pasien karena akan melanggar regulasi keuangan negara. Meski demikian, rumah sakit berkomitmen tetap memberikan pelayanan terbaik bagi warga tidak mampu.
“Kami tidak bisa sembarangan menetapkan biaya nol rupiah, tapi kami pastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapat layanan yang manusiawi dan merata,” tegasnya.
Dorongan Menuju Universal Health Coverage (UHC)
Bagus Romadon menekankan pentingnya percepatan capaian kepesertaan BPJS agar Kabupaten Blitar segera mencapai Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan beberapa rekomendasi strategis:
1. Penambahan anggaran BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin Melalui DBHCHT, Anggaran SILPA Kab Blitar dan Dana CSR Kab Blitar
2. Koordinasi Pemkab Blitar dengan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan salah satu RSUD di Blitar sebagai rumah sakit rujukan Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biankesmaskin) Provinsi.
3. Percepatan pendaftaran BPJS Mandiri dan pekerja untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Bagus, keberhasilan UHC akan memastikan seluruh warga Kabupaten Blitar mendapatkan perlindungan kesehatan menyeluruh tanpa diskriminasi.
Forum dialog tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, DPRD, rumah sakit, dan masyarakat untuk memperbaiki berbagai permasalahan kesehatan di Kabupaten Blitar. Pemerintah menyatakan siap berkolaborasi agar masyarakat benar-benar merasakan layanan kesehatan yang layak, adil, dan mudah diakses.
(Gafur)
