Jakarta, infojalanan.info -
Isu keterlambatan pembayaran upah petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah sejumlah tenaga lapangan mengeluhkan gaji yang belum diterima. Menanggapi polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa seluruh hak petugas segera dicairkan pekan ini.
Kepala BGN, Dadan Hindaya, mengakui bahwa memang ada keterlambatan pembayaran, namun ia menegaskan penyebabnya bukan karena kurangnya anggaran. Menurutnya, proses administratif yang harus disesuaikan menjadi penyebab utama molornya pencairan.
“Insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh pembayaran masuk ke rekening masing-masing,” kata Dadan di Jakarta, Kamis 13 November 2025.
Dadan menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena sebagian petugas—khususnya SPPI Kelompok III—masih menggunakan skema pembayaran konsultan perorangan, bukan PPPK seperti batch sebelumnya.
Perbedaan sistem inilah yang membuat verifikasi dan penggeseran anggaran harus dilakukan lebih hati-hati.
“SPPI batch I dan II sudah PPPK, jadi tidak ada hambatan. Untuk batch III perlu proses tambahan karena masih menggunakan skema konsultan,” jelasnya.
Ia juga membantah kabar yang menyebut gaji telat hingga dua bulan.
“Keterlambatan itu hanya sekitar enam hari, bukan berbulan-bulan seperti yang ramai di media sosial,” tegasnya.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meneguhkan pernyataan Dadan. Katanya, proses administratif harus dilakukan lebih teliti mengingat skala petugas MBG yang sangat besar.
“BGN menangani lebih dari 30.000 petugas di lapangan. Semuanya harus diverifikasi satu per satu,” jelas Nanik, Selasa 11 November 2025.
Ia menambahkan, volume data yang besar membuat penyesuaian status administrasi perlu sinkronisasi ulang agar pencairan tidak salah sasaran.
“Ini murni masalah teknis, bukan defisit anggaran,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses, BGN telah menunjuk kedeputian khusus sebagai koordinator penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis agar memperkuat koordinasi internal.
“Kami sudah meminta seluruh pejabat terkait lebih proaktif. Para petugas akan menerima hak mereka secara penuh, termasuk rapelan,” kata Nanik.
Baik Dadan maupun Nanik menegaskan bahwa BGN berkomitmen memperbaiki mekanisme pembayaran agar keterlambatan tidak kembali terjadi di periode mendatang.
(Yanto)
