Sumenep, infojalanan.info -
Aktivitas seismik PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di perairan Kangean kembali menuai penolakan keras. Nelayan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat setempat kompak menyatakan sikap: menolak segala bentuk kegiatan migas yang berlangsung di wilayah mereka.
Warga menilai ada banyak hal yang belum jelas, terutama soal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hingga saat ini, dokumen tersebut belum pernah dipublikasikan secara terbuka, bahkan masyarakat tidak pernah diajak dalam proses konsultasi publik.
“Kalau semua legalitasnya sudah terpenuhi, seharusnya transparan. Mengapa justru masyarakat yang akan terdampak sama sekali tidak dilibatkan?” kata seorang nelayan.
Pernyataan pejabat daerah yang menyebut kewenangan sepenuhnya ada di provinsi dan pusat—sebagaimana terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial—justru memperkeruh suasana. Warga menilai, hal itu bukan jawaban atas keresahan mereka, melainkan sikap lepas tangan.
Tokoh masyarakat Arjasa, Nurullah, menegaskan bahwa penolakan ini bukan tanpa alasan. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kalau ada celah hukum, dokumen tidak jelas, dan masyarakat tidak dilibatkan, maka sikap kami tegas: menolak. Jangan jadikan alasan kepentingan nasional untuk mengorbankan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mahasiswa Kangean yang berunjuk rasa di Sumenep turut menekankan tuntutan yang sama. Mereka mendesak semua pihak, baik pusat, provinsi, maupun daerah, untuk tidak saling melempar tanggung jawab, melainkan menunjukkan bukti nyata bahwa seluruh izin dan prosedur benar-benar telah dipenuhi.
Sementara itu, status kegiatan PT KEI di Kangean juga masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini belum ada kejelasan apakah yang dilakukan perusahaan merupakan survei seismik, tahap eksplorasi, atau bahkan sudah memasuki eksploitasi.
Ketidakjelasan inilah yang membuat penolakan warga semakin menguat. Mereka khawatir ruang tangkap ikan semakin sempit dan ekosistem laut terancam.
Hingga berita ini diturunkan, sikap masyarakat Kangean tidak berubah: menolak segala bentuk aktivitas migas yang dianggap merugikan mereka, selama transparansi dan legalitas hukum belum terbukti secara nyata.
(Red)
