Surabaya, infojalanan.info -
Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni, meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jangan membikin gerakan tendensius yang hanya menyasar jukir liar.
Ia mendorong, wali kota juga berani mengambil keputusan yang sifatnya lebih strategis. Misalnya melakukan sidak pengembang yang menunggak pajak
Pak Eri kalau sikapnya yang tendensius hanya untuk mengatur jukir di tataran bawah otomotis masyarakat juga menilai kurang baik. Pajak besar pengembang di follow up juga, kalau bicara secara fair, harus berani mengambil keputusan yang sifatnya agak lebih strategis," tutur Bimo, melalui saluran WhatsApp, Jatimupdate, Selasa (1/7).
Bimo menyebut, jika Eri Cahyadi menertibkan parkir orientasinya cuma menata ulang ruang kota sifatnya kurang strategis.
"Karena kalau misalkan hanya penertiban jukir Itu kan orientasinya sebenarnya hanya untuk menata ulang kota yang sifatnya mungkin kurang strategis," tegas Bimo.
Maka dari itu, Bimo menekankan Eri harus berani mengambil keputusan strategis itu, bekerja sama dengan banyak pihak tidak hanya aparat penegak hukum.
Namun, lanjut Bimo kolaborasi dengan lembaga lain yang berkewenangan melakukan penertiban pengembang yang menunggak pajak miliaran.
"Pak Eri harus berani mengambil keputusan yang lebih strategis. Karena kalau kita lihat tunggakannya kan besar. Dan pastinya kalau itu ditertibkan otomatis akan berpengaruh terhadap pembangunan kota sebenarnya," papar Bimo.
Pasalnya, urai Bimo untuk meminimalisir anggapan masyarakat Eri Cahyadi cuma berani menata rakyat kecil, tapi tak berlaku bagi kalangan elit.
"Pak Eri harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang memang lahir sebagai pemimpin yang memang untuk hadir di tengah masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan elit, tapi juga masyarakat kecil." demikian Ken Bimo Sultoni.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdalih, penunggakan pajak oleh pengembang sudah terjadi sejak zaman dahulu.
Namun, dalih dia lagi, Pemkot sudah memasukkan daftar pengembang penunggak pajak dalam daftar tagihan, juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
"Pengembang yang menunggah, pajak dari zaman-zaman dulu sudah kita masukkan. Kita minta pendapat dari penegak hukum dan kita minta pendampingan. Maka disampaikan oleh penegak hukum itu, dilakukan pembayaran, tetap wajibnya Fardu Ain." kata Eri.
Eri menjelaskan, pengembang yang menunggak pajak bisa mencicil kewajibannya dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk memastikan hal itu, Eri mengklaim pihaknya mengangeng aparat penegak hukum.
"Tapi dicicil dalam waktu beberapa tahun yang secara wajar. Dan itu kita minta pendampingan. Terkait dengan hal itu untuk menarik di wajib pajak semuanya." tukas Eri
Sayangnya, saat ditanya apakah Eri akan sidak pengembang yang nunggak pajak. Dia malah menjawabnya diplomatis. Bahkan secara tersirat Eri tidak akan melakukan sidak kepada pengembangan yang melakukan tunggakan pajak miliaran.
"Kalau yang namanya penunggak pajak itu, dia sudah menyampaikan, karena itu tidak lagi pengembang dengan kami, kami juga minta pendampingan dari APH. Jadi yang turun langsung enak, jadi kalau sudah selesai tidak cocok, tidak sesuai, biar dimasukkan secara hukum. Itu lebihbaik," demikian Eri Cahyadi.
