Peserta Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Sub kelompok I.b Tahun 2025 di Lembaga Adminitrasi Negara (LAN-RI)INFOJALANAN,INFO - Di era digital saat ini, masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi mendorong pemerintah untuk bertransformasi dari sistem pelayanan manual menuju sistem pelayanan digital yang efisien dan adaptif.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah penting, seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, dan integrasi layanan lintas sektor. Tujuannya adalah menciptakan sistem pelayanan yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
Namun demikian, percepatan ini masih menghadapi banyak tantangan. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat, serta sistem pelayanan yang masih berjalan sendiri-sendiri (silo) menghambat proses digitalisasi.
Belum lagi masalah keamanan data dan kepercayaan publik terhadap sistem digital, yang kerap kali menjadi sorotan di tengah isu kebocoran data pribadi.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi yang holistik: penguatan infrastruktur TIK, pengembangan kompetensi SDM, regulasi yang adaptif, serta pembangunan sistem pelayanan yang terintegrasi dan aman. Inovasi lokal juga perlu didorong, seperti penggunaan aplikasi pelayanan mandiri, chatbot, dashboard pemantauan layanan, serta pelibatan masyarakat melalui kanal digital.
Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi bukan hanya soal modernisasi perangkat, tapi lebih jauh merupakan perubahan budaya kerja dan pola pikir birokrasi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan aktif dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
Melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, pelayanan publik diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Artikel ini disusun oleh Sub Kelompok I.b Peserta Diklat PKP Angkatan II PUSJAR SK TASNAS LAN RI :
Affandi Okfian Haryanto, Bhirowo Wihardanto, Eva Noviana, Prayoga Eka Putra, Yuniarti Putri Rahayu
