SURABAYA, INFOJALANAN.INFO – Angin segar berembus bagi ribuan buruh industri hasil tembakau dan elemen masyarakat prasejahtera di Kota Pahlawan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merealisasikan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) periode 2026. Agenda penyerahan stimulus ekonomi ini dilangsungkan di kawasan Rungkut, tepatnya di galeri House of Sampoerna, pekan ini.
Secara seremonial, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan langsung dana stimulan tersebut kepada perwakilan pekerja kemitraan PT H.M. Sampoerna Tbk yang mengantongi identitas resmi (KTP) Surabaya, serta kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin.
Mekanisme Pencairan: Total Rp1,4 Juta Per Kepala pada skema bantuan modal hidup ini dirancang sebagai instrumen bantalan ekonomi bagi warga yang berada di klaster desil satu dan desil dua (kelompok ekonomi terbawah). Pemerintah menetapkan nominal bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang berjalan selama rentang waktu tujuh bulan.
Dalam implementasinya di lapangan, skema penyaluran dipecah ke dalam dua gelombang utama:
- - Gelombang I (Maret–Juni): Penerima manfaat langsung mencairkan dana rapel sebesar Rp800.000.
- - Gelombang II (Juli–September): Sisa alokasi dana sebesar Rp600.000 akan disalurkan pada triwulan berikutnya.
Eri Cahyadi mengakui ada sedikit penyesuaian angka nominal jika disandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan implikasi logis dari kebijakan pemangkasan pos transfer anggaran dari pemerintah pusat ke kas daerah.
"Alokasi dari sektor cukai memang menyusut. Jika dulu kita bisa mengalokasikan kisaran Rp250.000 hingga Rp300.000, kini rasionya berada di angka Rp200.000. Kendati nominalnya terkoreksi, komitmen kami jelas: program ini pantang berhenti demi menopang dapur para pekerja rokok dan pembuat kretek kita," terang Eri.
Rincian Data Penerima dan Kolaborasi Sektor Swasta dengan kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, membedah postur data penerima manfaat tahun ini. Berdasarkan hasil verifikasi faktual agar tidak tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lainnya, kuota bantuan berhasil menjaring 3.850 penerima.
Di sisi lain, Eri Cahyadi turut melempar apresiasi tinggi terhadap manajemen manufaktur tembakau swasta di Surabaya yang dinilai sukses membangun iklim kerja yang inklusif dan humanis bagi warga lokal. Baginya, kehadiran investasi swasta yang sehat adalah instrumen pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya melalui penyediaan lapangan kerja, sementara stimulus berupa BLT hanyalah instrumen pelengkap.
Guna memastikan stabilitas sosial akibat fluktuasi makroekonomi, Pemkot Surabaya juga menegaskan bahwa intervensi anggaran daerah (APBD dan PAD) akan tetap digenjot secara paralel. Formula jaminan sosial mulai dari akses pendidikan tanpa biaya, beasiswa berkelanjutan, jaminan kesehatan semesta, hingga program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dipastikan terus bergulir tanpa hambatan prosedural.
(Pramuja)
