SURABAYA, INFOJALANAN.INFO – Gelombang unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah pusat kian memanas di Kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah sebelumnya kelompok masyarakat sipil menggelar aksi 'Rakyat Surabaya Menggugat' pada Senin (15/6), kini giliran ribuan mahasiswa yang memadati depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6).
Aksi besar-besaran ini dimotori oleh dua poros gerakan besar, yakni Aliansi BEM Surabaya (ABS) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair). Kedua kelompok mahasiswa ini membawa puluhan tuntutan yang menyoroti kemunduran demokrasi, carut-marut ekonomi, hingga isu militerisme di ranah sipil.
Aliansi BEM Surabaya aga cita-cita reformasi para koordinator umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial. Menurut mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, kondisi rakyat saat ini kian terhimpit oleh berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," ujar Nasrawi di sela-sela aksi.
Nasrawi juga menegaskan bahwa aksi ini menjadi momentum konsolidasi besar untuk mendesak pemerintah agar berjalan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Ia pun mengimbau massa aksi untuk tetap disiplin dan mewaspadai adanya penyusup.
"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi," tegasnya.
Dalam aksinya, Aliansi BEM Surabaya membawa 7 tuntutan utama, di antaranya:
- Menurunkan harga BBM untuk menstabilkan harga bahan pokok.
- Menyelamatkan nilai tukar rupiah dan mencopot menteri yang gagal mengelola negara.
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mencabut UU TNI dan UU Polri demi menolak dwifungsi aparat.
- Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek SWL Surabaya dan eksploitasi tanah adat di Papua.
- Memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi lingkungan.
- Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Mengecam pelanggaran HAM dan pembungkaman masyarakat sipil.
BEM Unair soroti program strategis dan tuntut maaf pemerintah di titik yang sama, Ksatria Airlangga—sebutan mahasiswa Universitas Airlangga—turut turun ke jalan. Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa kajian mendalam yang menghasilkan 16 poin tuntutan.
Rizqi menegaskan, fokus utama BEM Unair adalah mendesak pemerintah menghentikan program-program nasional yang dinilai tidak efektif dan hanya membebani APBN.
"Tuntutan kami sebetulnya ada 16. Cuma untuk tuntutan utamanya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Lalu cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI," kata Rizqi saat dikonfirmasi.
Selain itu, BEM Unair secara tegas menuntut pertanggungjawaban langsung dari nakhoda pemerintahan saat ini.
"Kami menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Rizqi.
Secara komprehensif, 16 poin tuntutan BEM Unair mencakup:
- Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
- Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
- Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
- Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
- Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
- Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
- Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Bagian dari gelombang protes nasional aksi yang berlangsung di Surabaya ini bukan merupakan gerakan lokal yang terisolasi. Gelombang protes terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dilaporkan telah berlangsung secara maraton di berbagai kota besar di Indonesia sejak pekan lalu.
Aksi serupa sebelumnya telah pecah di Jakarta (12/6 dan 15/6), Bandung (11/6), Solo (12/6), hingga Medan (15/6) dan Makassar. Benang merah dari seluruh aksi di berbagai daerah ini serupa: mahasiswa dan masyarakat sipil sama-sama menyuarakan kekhawatiran atas memburuknya kondisi keuangan negara, ancaman terhadap ruang demokrasi, serta indikasi kembalinya militerisasi di ranah sipil.
(Pramuja)
