Infojalanan.info
– Polemik dugaan penipuan riset dalam ajang konferensi internasional International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark, masih menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Kasus tersebut menyeret nama Rifaldy Fajar dan sejumlah rekannya setelah presentasi penelitian yang dibawakan Prihantini menuai sorotan dari kalangan akademisi. Beberapa peneliti menilai terdapat kejanggalan dalam hasil riset yang dipresentasikan, termasuk format poster ilmiah yang disebut hanya dicetak menggunakan kertas ukuran A4 biasa.
Kritik dan perdebatan pun meluas di berbagai platform media sosial. Warganet mempertanyakan validitas penelitian hingga kejelasan afiliasi institusi yang dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut.
Di tengah derasnya kritik, Rifaldy Fajar akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataan yang kemudian viral di Threads dan Instagram, ia mengakui adanya kekeliruan yang dilakukan oleh timnya dalam proses pengajuan penelitian hingga penggunaan identitas institusi.
"Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyadari ada banyak kesalahan dari pihak kami,” tulis Rifaldy dalam unggahan klarifikasinya, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa hanya Prihantini yang hadir langsung di konferensi ISPPD 2026 di Denmark. Sementara anggota tim lainnya disebut sedang berada di lokasi berbeda untuk kepentingan lain, termasuk di Bangkok, Seoul, dan Indonesia.
Dalam klarifikasi tersebut, Rifaldy juga menegaskan bahwa dua nama yang sempat tercantum dalam penelitian, yakni Aminatus Saadah dan Dimas Fajar, tidak terlibat dalam penyusunan karya ilmiah maupun partisipasi konferensi.
Menurutnya, pencantuman nama tersebut terjadi akibat kesalahan penafsiran terkait izin penggunaan identitas dan bukan bentuk keterlibatan aktif dalam penelitian.
Tak hanya itu, Rifaldy turut mengakui penggunaan nama sejumlah universitas tanpa persetujuan resmi. Beberapa kampus yang sempat dicantumkan sebagai afiliasi di antaranya Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Terbuka.
Ia menegaskan bahwa institusi-institusi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan partisipasi konferensi yang diikuti timnya. Penggunaan nama kampus tanpa izin, kata dia, merupakan bentuk kelalaian yang diakui sebagai kesalahan serius.
Sorotan publik juga tertuju pada nama IMCDS-BioMed Research Foundation yang tercantum dalam penelitian. Banyak pihak mempertanyakan legalitas dan keberadaan lembaga tersebut.
Menanggapi hal itu, Rifaldy menjelaskan bahwa organisasi tersebut bukan lembaga resmi, melainkan komunitas riset independen yang dibentuk secara mandiri oleh mereka.
Ia menyebut penggunaan kata “foundation” memicu kesalahpahaman publik karena komunitas itu tidak memiliki institusi formal maupun homebase resmi seperti lembaga penelitian pada umumnya.
Di akhir klarifikasinya, Rifaldy meminta masyarakat tidak melakukan serangan personal, perundungan digital, maupun penyebaran data pribadi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas karena dinilai menyangkut integritas akademik dan kredibilitas penelitian Indonesia di forum internasional. Banyak kalangan berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting mengenai etika ilmiah, transparansi afiliasi, serta tanggung jawab dalam publikasi akademik.
(Yan)
