Surabaya, infojalanan.info
Proses mediasi normalisasi Sungai Kalianak Tahap II kembali menemui jalan buntu (deadlock). Warga Tambak Asri menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilai tidak transparan dan melanggar mekanisme rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (13/02/2026).
Perwakilan warga terdampak, Sumaryono, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam pertemuan tersebut:
1. Pelanggaran Keterbukaan Publik: Meski undangan bersifat terbuka, awak media dilarang meliput jalannya rapat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemkot terhadap transparansi publik.
2. Dugaan Manipulasi Resume: Warga menyoroti munculnya resume hasil rapat yang sudah ditandatangani sebelum rapat dimulai. Data identitas dan tanda tangan warga melalui scan barcode presensi diduga disalahgunakan sebagai dasar persetujuan resume tanpa adanya kesepakatan bersama.
3. Dominasi Pimpinan Rapat: Pimpinan rapat dinilai terlalu mendominasi dan membatasi ruang bicara perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi dan data tandingan.
"Kami tetap mendukung normalisasi demi solusi banjir, namun tuntutan kami tetap tegas: kembalikan lebar sungai sesuai asalnya, yaitu maksimal 8 meter, bukan 18,6 meter. Jangan paksakan kebijakan yang mengabaikan hak hidup warga," tegas Sumaryono.
Selain itu, warga menyesalkan sikap Pemkot yang terkesan mengabaikan rekomendasi Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rapat koordinasi tanggal 19 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi telah meminta penghentian sementara aktivitas pembongkaran rumah hingga seluruh proses berstatus clear and clean.
Hingga saat ini, warga RW 06 Tambak Asri tetap bersikukuh menuntut keadilan teknis agar normalisasi dilakukan secara proporsional tanpa melakukan penggusuran skala besar yang tidak sesuai dengan data historis sungai.
(Aceh Ikhsan)
