Aceh Utara, infojalanan.info
— Dampak banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025 masih dirasakan hingga kini. Memasuki bulan kedua pascabencana, persoalan serius masih membelit warga di sejumlah desa, khususnya terkait akses jalan darat yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas pendidikan anak-anak di Kecamatan Sawang.
Di Desa Riseh Tunong, akses utama menuju sekolah dilaporkan masih terputus. Jalan aspal yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang belum mendapatkan penanganan permanen, sehingga menyulitkan mobilitas warga, termasuk para pelajar yang kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Pantauan di lapangan menunjukkan, anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP harus menghadapi risiko keselamatan ketika berusaha melintas area bekas aliran banjir. Sebelumnya, warga memanfaatkan jalur alternatif dengan melintasi area persawahan milik penduduk. Namun, jalur tersebut kini tidak lagi dapat digunakan setelah pemilik sawah menutup akses demi mencegah kerusakan lahan.
Seorang relawan kebencanaan Aceh, Rully Xabian, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membuat anak-anak terpaksa menunda keberangkatan ke sekolah. “Akses utama mereka benar-benar terputus. Anak-anak tidak bisa melintas dengan aman, sementara jalur sementara juga sudah ditutup,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Situasi ini menimbulkan keprihatinan dari para tenaga pendidik. Salah satu guru di wilayah tersebut berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menilai, keterbatasan akses tidak hanya menghambat pendidikan, tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak.
Di sisi lain, upaya pemulihan memang mulai dilakukan. Sebuah jembatan darurat yang menghubungkan Desa Riseh dan Dusun Cot Calang kini sudah dapat dilalui masyarakat. Jembatan tersebut dibangun oleh personel BKO Brimob Polda Kalimantan Timur bersama Polres Lhokseumawe dan menjadi harapan baru bagi warga dalam menjalankan aktivitas harian.
Meski demikian, tantangan pemulihan pascabencana masih cukup besar. Selain perbaikan infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga dituntut mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi ribuan warga terdampak, agar dapat ditempati sebelum memasuki bulan Ramadan 2026.
Hingga kini, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 tercatat menyebabkan ratusan korban jiwa serta puluhan ribu warga harus mengungsi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur, khususnya akses pendidikan, menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin masa depan anak-anak Aceh Utara.
(Yan)
