Lumajang, infojalanan.info -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Hingga Jumat, 21 November 2025, ratusan warga masih berada di posko pengungsian resmi yang tersebar di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Sebagian warga lainnya sudah mulai pulang untuk membersihkan rumah masing-masing.
Data sementara mencatat 852 jiwa mengungsi di wilayah Pronojiwo dan 264 jiwa di Candipuro. Pemkab memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap aman selama masa tanggap darurat.
Sekda Lumajang sekaligus Plh. SKPDB, Agus Triyono, menegaskan bahwa pasokan logistik yang disalurkan melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD terus masuk secara berkala. Ia memastikan tidak ada laporan kekurangan kebutuhan pokok di posko resmi.
“Distribusi berjalan normal dan terkoordinasi. Semua kebutuhan pengungsi sudah kami petakan sesuai kondisi lapangan,” ujar Agus dalam evaluasi pos komando PDB, Sabtu, 22 November 2025.
Agus mengimbau masyarakat yang ingin berdonasi agar menyalurkannya melalui posko resmi. Bantuan yang dikirim tanpa koordinasi, kata dia, kerap menumpuk di satu titik sementara pos yang lain justru kekurangan.
Pemkab juga menyampaikan kekhawatiran terkait munculnya pengungsian liar yang tidak berada di bawah kendali SKPDB. Agus menjelaskan bahwa posko non-resmi tidak memiliki standar pelayanan minimal, mulai dari ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, hingga keamanan.
“Kalau pengungsian tidak resmi, sulit bagi kami melakukan pemantauan. Distribusi bantuan bisa tidak merata dan warga berisiko tidak mendapatkan layanan penting,” jelasnya.
Posko liar juga dinilai rawan menimbulkan masalah—mulai dari potensi tumpang tindih bantuan, kesulitan pendataan, hingga gangguan keamanan dan kesehatan bagi para pengungsi.
Dengan terpusatnya pengungsi di posko resmi, pemerintah dapat melakukan pendataan keluarga, pemantauan kesehatan, hingga pemberian dukungan psikososial. Pemkab menekankan bahwa kelompok rentan—seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas—mendapat prioritas dalam distribusi logistik.
“Pendataan yang teratur membuat kami bisa memastikan kebutuhan nutrisi dan layanan dasar terpenuhi untuk semua kelompok,” tambah Agus.
Selain itu, posko resmi memudahkan petugas melakukan evakuasi lanjutan apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.
Walaupun aktivitas Semeru mulai menurun, Pemkab Lumajang menegaskan bahwa status tanggap darurat masih diberlakukan hingga 25 November 2025. Kewaspadaan penuh tetap dijaga mengingat dinamika aktivitas gunung api yang tidak selalu bisa diprediksi.
(Yanto)
