Jakarta, infojalanan.info -
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan perlunya akselerasi besar-besaran dalam pembangunan ekonomi nasional agar Indonesia dapat beranjak menuju kategori negara maju. Berbicara dalam peluncuran Bloomberg Businessweek Indonesia, Purbaya menilai bahwa pertumbuhan tinggi harus menjadi prioritas utama pemerintah pada dekade ini.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan minimal 8 persen bukanlah ambisi berlebihan, melainkan syarat mendasar agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dari negara-negara berpendapatan tinggi. Ia menyebut bahwa tanpa pertumbuhan yang konsisten dan agresif, agenda peningkatan kesejahteraan hanya akan menjadi wacana.
“Untuk naik kelas menjadi negara maju, kita tidak bisa puas dengan angka pertumbuhan moderat. Kita butuh pertumbuhan yang kuat, bahkan mendekati dua digit, dalam jangka panjang,” ujarnya.
Purbaya turut menyinggung dinamika sosial yang sempat meningkat pada pertengahan 2025. Ia mengaitkan maraknya aksi demonstrasi di beberapa daerah dengan kondisi ekonomi yang menurun pada periode tersebut. Menurut dia, perlambatan yang terjadi cukup terasa dan memengaruhi stabilitas di berbagai sektor.
“Agustus kemarin banyak demonstrasi. Itu salah satu dampak ketika ekonomi melambat. Stabilitas sosial sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi,” kata Purbaya.
Ia menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan agar tidak muncul gangguan sosial yang berpotensi menghambat kebijakan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Purbaya juga menyoroti pemikiran ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal dengan fokus pada tiga pilar pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang cepat, pemerataan manfaat, dan stabilitas nasional.
“Tiga pilar itu relevan untuk konteks Indonesia saat ini. Kami menjadikannya dasar untuk merancang program yang berorientasi jangka panjang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah mendatang akan berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Purbaya mengungkapkan salah satu kebijakan awal yang telah dijalankan: penyuntikan dana besar ke perbankan untuk memperkuat daya dorong ekonomi. Dana sekitar Rp200 triliun ditempatkan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Stimulus kepada perbankan diharapkan mempercepat perputaran ekonomi,” ujarnya.
Menkeu juga menggarisbawahi posisi strategis program-program populis, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, selain menjamin pemerataan, program tersebut berfungsi sebagai penguat stabilitas sosial.
“MBG memberikan rasa aman bagi masyarakat bawah dan itu penting untuk menjaga suasana sosial tetap kondusif,” terangnya.
Purbaya menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengelola ekspektasi publik dengan langkah-langkah kebijakan yang terukur dan berbasis data.
(Yanto)
