Surabaya, infojalanan.info -
Dalam 3 hari terakhir, kami (Paguyuban juru parkir Surabaya) terus menunggu respon dari seorang Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya terkait framing narasi yang sempat di viralkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam misi MENYUDUTKAN TEMAN-TEMAN YANG BERPROFESI sebagai tukang parkir di kota Surabaya ini. Karena biasanya bapak walikota Surabaya selalu aktif, dan cepat dalam merespon konten², atau video yang narasinya MENYUDUTKAN TUKANG PARKIR, bahkan dalam hampir setiap tanggapan nya Pemerintah - sering menegaskan secara eksplisit bahwa tukang parkir yang di viralkan tersebut sebagai PARKIR LIAR, PREMANISME dan sejenisnya. Dengan dalih untuk penertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang teratur di kota Surabaya ini, maka walikota Surabaya akan terus melakukan opersi-operasi gabungan untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data juru parkir kota Surabaya ini.
Namun pada realitanya sering berbanding terbalik dgn apa yang di narasikan pihak pemerintah tersebut. Terdapat banyak contoh yang demikian itu ;
Di Jl Songuyudan Pabean Canti'an pada 23 juli 2025 lalu, disitu pemerintah dengan eksplisit menyebutkan PARKIR LIAR, kepada seorang petugas jaga parkir pembantu di lokasi tersebut, padahal petugas parkir yang di Jl. Songuyudan tepatnya di depan bank BCA tersebut memiliki SURAT IJIN RESMI dari Dishub kota Surabaya dan setoran untuk PAD kota Surabaya sangat jelas tertera dan di ambil setiap hari oleh petugas Dishub yang disebut KATAR (bawahannya Dishub kota Surabaya).
Prrihal kronologi kejadian yang di Jl. Songuyudan Pabean Canti'an tersebut, dimana seorang penjaga parkir (perempuan lansia) yang bertugas membantu jukir utama kebetulan meminta uang parkir 10.000 kepada pengendara mobil yang memarkirkan kendaraannya sejak pagi sampai sore, namun si pengendara tersebut malah bersikukuh tetap memberikan Rp 5.000 seraya merekam kejadian tersebut untuk kemudian di viralkan dan dilaporkan ke walikota Surabaya melalui video rekamannya tersebut.
Kemudian dinas perhubungan (DISHUB) dan walikota Surabaya dengan eksplisit mengatakan bahwa itu parkir liar, sedangkan faktanya di lapangan tersebut - PETUGAS PENJAGA PARKIRNYA RESMI, SETORANNYA JUGA LUMAYAN BESAR SETIAP HARINYA Rp. 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Dishub kota Surabaya melalui katar yang bernama Fendi dan Indra selaku petugas yang menarik setoran setiap harinya.
Bapak Eri Cahyadi selaku pemimpin kota Surabaya seharusnya bekerja dengan membenahi sistem nya, bukan dengan hal-hal receh yang hanya mengutamakan SENSASI yg sifatnya pragmatis dan populis semata.
Kenapa kami katakan demikian..?
Sebab bapak Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya - kami perhatikan selalu berkutat di ruang-ruang yang sama yang disitu TIDAK TERDAPAT SUBSTANSI PERMASALAHAN dan solusi yang komprehensif, melainkan hanya sensasi dan kepentingan elektoral semata.
Selain itu, terdapat indikasi bahwa Dishub kota Surabaya SENGAJA MENCIPTAKAN STIGMA NEGATIF SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS KEPADA MASYARAKAT YANG BERPROFESI SEBAGAI TUKANG PARKIR DI KOTA SURABAYA ini. Kami mengatakan demikian - karena Dishub kota Surabaya sering mengambil tindakan secara tidak wajar,, misalnya yang banyak terjadi jukir dibeberapa lokasi ; setiap kartu tanda anggota (KTA) petugas juru parkir memiliki masa berlaku, dan setiap masa berlakunya habis, DISHUB DENGAN SENGAJA TIDAK MAU MEMPERPANJANG MASA BERLAKUNYA meskipun anggota jukir berkali-kali memberitahu hal tersebut, sedangkan disi lainnya, setoran setiap hari tetap di tarik oleh Dishub dari petugas juru parkir. Sedangkan pada masa-masa sebelumnya, bilamana ada anggota juru parkir yang masa berlaku kartu tanda anggotanya (KTA) habis, sebulan sebelumnya langsung di perpanjang oleh Dishub kota Surabaya. Itu mengindikasikan bahwa pemerintah sengaja berlaku tidak adil dan dzolim kepada warganya sendiri. Hadusnya pemerintah mencarikan warganya peluang kerja, ini malah terkesan sengaja disingkirkan karena dianggap tidak sama, entah tidak sama ke sukuannya atau lainnya...!!!
Kalau Pak Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya benar-benar ingin menertibkan sistem TATAKELOLA BIROKRASI dan tata ruang kota, kami rasa tidak seperti itu caranya, dan terlihat aneh bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ketata negaraan.
Kami selaku KORLAP TIMUR PAGUYUBAN JURU PARKIR SURABAYA (PJS) atas nama KHOIRUN Secara resmi MEMBERIKAN TANTANGAN kepada bapak walikota Surabaya UNTUK MELAKUKAN "AUDIT" TERKAIT PERPARKIRAN KOTA SURABAYA dalam kurun waktu satu tahun terakhir saja (2024-2025), dan di publikasikan kepada media, supaya transparansi persoalan yang seringkali diputar balikkan bisa terang benderang dan warga masyarakat kota Surabaya bisa mengetahui secara benar, bukan hanya berdasarkan asumsi menurut pemberitaan-pemberitaan yang di viralkan semata...!!!
