INFOJALANAN.INFO
TOBA//Zona Merah Putih.com – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Toba resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemilik akun Facebook bernama Fredrik Manahap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Toba.
Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan di media sosial Facebook yang menggunakan judul "Oknum Wartawan Abal-Abal". Dalam unggahan itu, pemilik akun turut menyebutkan tiga nama yang diduga merupakan wartawan.
Salah satu nama yang disebutkan dalam unggahan tersebut diketahui merupakan anggota AKPERSI DPC Kabupaten Toba. Kondisi ini menjadi perhatian serius organisasi karena dinilai menyangkut kehormatan pribadi, martabat profesi jurnalistik, serta nama baik organisasi.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba bersama sejumlah pengurus dan anggota yang tergabung dalam organisasi hadir langsung mendampingi proses pelaporan resmi ke SPKT Polres Toba.
AKPERSI menilai bahwa ruang kebebasan berekspresi di media sosial harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab, etika, serta penghormatan terhadap hak dan kehormatan orang lain. Kritik terhadap profesi wartawan merupakan hal yang sah dalam kehidupan demokrasi, tetapi penyampaian kritik semestinya didasarkan pada fakta, disampaikan secara proporsional, dan tidak mengarah pada tuduhan atau pelabelan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anggotanya yang merasa dirugikan.
"Organisasi pers harus berdiri tegak ketika kehormatan anggotanya dipersoalkan. Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab. Jika ada pihak yang merasa memiliki persoalan terhadap wartawan, silakan sampaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan membangun opini yang berpotensi merusak nama baik seseorang," tegas Ketua APKPERSI Toba
AKPERSI juga menegaskan bahwa pelaporan ini bukan bentuk pembungkaman terhadap kritik maupun kebebasan berpendapat. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya meminta kepastian hukum agar persoalan yang muncul di ruang digital dapat diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
Melalui laporan tersebut, AKPERSI menyerahkan penanganan perkara kepada pihak kepolisian untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
AKPERSI DPC Kabupaten Toba berharap Polres Toba dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai prosedur hukum.
Pesan AKPERSI:
"Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, kehormatan dan nama baik orang lain juga wajib dihormati. Pers bekerja dengan tanggung jawab, bukan untuk direndahkan melalui tuduhan tanpa dasar."
AKPERSI DPC KABUPATEN TOBA
Bersatu, Profesional, Mengawal Kebenaran.(Sbr)
