masukkan script iklan disini
SURABAYA,INFOJALANAN.INFO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengubah pola pelayanan masyarakat dari balik meja kantor menuju langsung ke tengah-tengah warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran perangkat daerah untuk bertugas di Balai RW mulai Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Eri saat memimpin Apel Struktural yang diikuti Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Lurah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026).
Eri menegaskan, keberadaan ASN di Balai RW tidak boleh dimaknai sebatas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Menurutnya, Balai RW harus menjadi ruang kerja pemerintah untuk melihat, menemukan, sekaligus menyelesaikan persoalan warga secara langsung.
Ia meminta pola kerja ASN berubah. Petugas tidak cukup menunggu masyarakat datang membawa persoalan, tetapi harus aktif mendatangi dan memahami kondisi warga di wilayah masing-masing.
Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPUPR, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan, kata Eri.
Menurut Eri, persoalan sosial di tingkat RW membutuhkan kehadiran pemerintah yang lebih dekat dan cepat. Karena itu, setiap perangkat daerah akan memiliki wilayah pengampu yang harus dikawal secara langsung.
Dalam skema tersebut, ASN dari berbagai perangkat daerah akan ditempatkan secara merata di setiap RW. Mereka tidak hanya menjalankan tugas sesuai bidang instansinya, tetapi juga ikut bertanggung jawab mengawal persoalan sosial yang muncul di wilayah tersebut.
Dengan pola itu, persoalan stunting, gizi buruk, kemiskinan, pengangguran hingga ketepatan sasaran bantuan sosial diharapkan dapat segera teridentifikasi. Pemerintah juga dapat mempercepat koordinasi ketika menemukan warga yang membutuhkan intervensi.
Eri menilai, ukuran keberhasilan sistem pelayanan pemerintah bukan sekadar banyaknya program yang berjalan, tetapi seberapa cepat persoalan warga ditemukan dan diselesaikan.
Ia bahkan menyoroti masih banyaknya laporan masyarakat yang masuk melalui hotline Lapor Cak Eri. Bagi Eri, banyaknya aduan tersebut menjadi bahan evaluasi bahwa sistem pelayanan di tingkat bawah masih perlu diperkuat.
Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini, tegasnya.
Eri juga meminta para kepala perangkat daerah tidak sekadar menugaskan pegawai untuk memenuhi kewajiban administratif. Ia meminta ASN yang diterjunkan ke Balai RW memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membaca persoalan sekaligus mengambil langkah penyelesaian.
Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal.
Jika menemukan persoalan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut, ASN pengampu diminta segera berkoordinasi dengan kepala dinas. Eri menekankan agar persoalan di lapangan tidak berlarut hanya karena menunggu rapat formal di kantor.
Mulai Oktober 2026, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh jajaran yang ditugaskan menjalankan pola kerja tersebut di Balai RW.
Kebijakan itu diarahkan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial dari tingkat paling bawah.
Eri berharap perubahan pola kerja tersebut tidak hanya menghadirkan ASN di Balai RW, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang mampu bergerak cepat tanpa selalu bergantung pada sosok kepala daerah.
Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan, pungkas Cak Eri
(FRD)
