BOGOR, INFOJALANAN.INFO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong transformasi mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurutnya, desentralisasi tidak boleh lagi sekadar dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif, melainkan harus berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang berlangsung di IPB International Convention Center, Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).
"Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja," ujar Bima di hadapan para peserta seminar.
Guna mewujudkan hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan ini dirancang untuk memperjelas pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan sekaligus menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih proporsional bagi setiap daerah.
Tiga Transformasi Paradigma Pemda
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menggarisbawahi tiga pergeseran paradigma utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat kemandirian fiskal:
- Dari Resource-Based ke Value Creation-Based: Pemda tidak boleh hanya bergantung pada komoditas atau sumber daya alam mentah. Daerah didorong membangun ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir untuk menghasilkan nilai tambah.
"Dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana," tegas Bima.
- Dari Kompetisi menuju Kolaborasi: Mengubah pola interaksi antarwilayah dari persaingan menjadi sinergi antardaerah guna membangun rantai pasok (supply chain) yang saling menguntungkan.
- Dari Pengguna Anggaran menjadi Penggerak Pembangunan: Pemda dituntut menggeser peran dari sekadar pembeli/pembelanja anggaran menjadi fasilitator investasi, mengikis regulasi yang menghambat, dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif.
Tantangan Leadership Pemimpin Muda dan Berbeda Generasi
Bima Arya menyoroti bahwa kesuksesan transformasi ini sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan (leadership) para kepala daerah. Terlebih, peta kepemimpinan daerah saat ini didominasi oleh wajah-wajah baru.
"80 persen kepala daerah adalah pendatang baru (newcomer). Dan sebagian besar Gen X dan Milenial, jadi tidak lagi Baby Boomers. Mereka muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini harapan baru, namun di sisi lain mereka belum banyak pengalaman," ungkapnya.
Fenomena ini membawa peluang sekaligus tantangan. Kehadiran pemimpin muda menjadi angin segar bagi lahirnya inovasi, tetapi tetap memerlukan penguatan kapasitas agar tata kelola pemerintahan tetap berada pada koridor yang akuntabel dan ber-GGC (Good Governance).
Sebagai langkah konkret, Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal, membina, serta memberikan pendampingan berkelanjutan bagi Pemda agar mampu melahirkan kebijakan yang inovatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
PUSPEN KEMENDAGRI
(P.B)
