Taput, infojalanan.info
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan warga di sekitar wilayah panas bumi. Hal itu dibuktikan lewat Workshop "Tata Kelola dan Pemanfaatan Benefit Sharing Panas Bumi Berkeadilan Melalui Advokasi Bisnis dan HAM" yang digelar di Cafe Gorga, Tarutung, Selasa (28/7/2026).
Workshop ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Taput bersama Yayasan BITRA Indonesia dan YAPPIKA-ActionAid. Tujuannya memastikan nilai manfaat dari industri panas bumi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa terdampak.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar mewakili Bupati Tapanuli Utara. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Victor Siagian, perwakilan Bappelitbangda, dan jajaran OPD teknis.
Dua pakar nasional dihadirkan sebagai narasumber:
Dr. Majda El Muhtaj Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Achmad Taufik Peneliti Kebijakan Keuangan
Keduanya membahas skema pengalokasian benefit sharing dan penerapan prinsip Bisnis dan HAM di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, David Sipahutar menegaskan Pemkab Taput mendukung penuh prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang selaras dengan penegakan HAM.
"Transisi energi hijau di Tapanuli Utara tidak boleh sekadar mengejar target kelistrikan, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal," ujarnya.
Dengan adanya kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Taput optimistis memiliki posisi tawar yang solid saat bernegosiasi dengan perusahaan pengelola panas bumi.
Tujuannya satu Dana Bagi Hasil (DBH) dan bonus produksi panas bumi dikelola secara adil, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Tapanuli Utara.(Sbr)
