SURABAYA, INFOJALANAN.INFO – Langkah nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan mempercepat digitalisasi usaha mikro terus digalakkan. Hari ini, program kolaboratif bertajuk "Financial Inclusion for Women Entrepreneurs 2026" resmi digulirkan guna memperluas akses keuangan bagi para pelaku usaha perempuan.
Program strategis ini terlaksana berkat sinergi lintas sektor yang diinisiasi oleh DBS Foundation dan Mercy Corps Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian UMKM Republik Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya, serta Pemerintah Kelurahan Kapasmadya Baru.
Melalui program ini, para perempuan pengusaha (women entrepreneurs) di tingkat lokal akan dibekali dengan literasi keuangan digital, manajemen risiko, serta akses ke lembaga keuangan formal. Langkah ini diharapkan mampu memecah kebuntuan modal dan kapasitas manajerial yang selama ini kerap menjadi hambatan utama bagi UMKM perempuan untuk naik kelas.
Sinergi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi keterlibatan Kementerian UMKM dan Pemkot Surabaya dalam program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pelaku usaha mikro perempuan ke dalam ekosistem ekonomi nasional yang inklusif. Wilayah Kelurahan Kapasmadya Baru, Surabaya, dipilih menjadi salah satu titik episentrum pelaksanaan program guna memastikan dampak intervensi terasa langsung di garda terdepan masyarakat.
Perwakilan dari Mercy Corps Indonesia menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar memberikan akses modal, melainkan membangun ekosistem yang berkelanjutan bagi perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi dan tangguh menghadapi dinamika pasar. Sementara itu, DBS Foundation berkomitmen terus mengucurkan dukungan terhadap keberlanjutan bisnis sosial dan inovasi yang berdampak nyata pada kesejahteraan komunal.
Mendorong UMKM perempuan Surabaya naik kelas, Pemerintah Kota Surabaya menyambut baik inisiatif ini. Program ini dinilai selaras dengan misi kota untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pemberdayaan komunitas. Dengan adanya pelatihan intensif dan pendampingan finansial di tingkat kelurahan seperti Kapasmadya Baru, para ibu rumah tangga yang memiliki usaha kini memiliki peluang besar untuk mengembangkan skala bisnis mereka.
Melalui Financial Inclusion for Women Entrepreneurs 2026, sinergi antara sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah diharapkan dapat melahirkan cetak biru (blueprint) baru dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, yang dimulai dari sudut-sudut kota Surabaya.
(Pramuja)
