Infojalanan.info
-Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat terdampak. Salah satu daerah yang masih merasakan akibatnya adalah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Hingga kini, warga setempat masih berupaya memulihkan kehidupan pascabanjir yang merendam permukiman, merusak harta benda, serta memaksa ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka. Curah hujan tinggi yang terjadi berhari-hari kala itu menjadi pemicu utama terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut.
Sejumlah warga Meureudu mengaku tidak pernah menyangka air akan datang sedemikian cepat dan deras. Saat hujan terus mengguyur tanpa jeda, sebagian besar warga hanya bisa berjaga dan berharap situasi segera membaik. Namun, harapan itu sirna ketika air mulai meluap dan masuk ke rumah-rumah warga.
Di tengah upaya pemulihan, Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan pascabanjir, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, dapat berjalan optimal.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul laporan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Kabupaten Pidie Jaya, yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Sebagai langkah konkret, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 773 warga Pidie Jaya terdampak banjir bandang akan segera menempati hunian sementara atau huntara. Data tersebut merupakan tahap awal relokasi sementara sambil menunggu kondisi benar-benar pulih.
Pemerintah berharap, dengan penyediaan huntara dan perpanjangan masa tanggap darurat, warga terdampak dapat menjalani kehidupan yang lebih layak sembari menata kembali masa depan mereka pascabencana.
Jurnalis : Yanto
