Infojalanan.info
— Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi sorotan seiring perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Isu tersebut dibahas secara mendalam dalam diskusi daring yang digelar Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan yang berbasis di Jakarta.
Diskusi bertajuk “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific” ini menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi untuk membaca ulang arah kebijakan Amerika Serikat, khususnya pada tahun pertama masa jabatan kedua Trump, yang ditandai oleh kecenderungan penyesuaian peran global dan pendekatan yang lebih transaksional terhadap sekutu.
Para pembicara sepakat bahwa kebijakan retrenchment tidak serta-merta dimaknai sebagai penarikan diri Amerika Serikat dari kawasan strategis. Indo-Pasifik tetap dipandang sebagai pusat gravitasi ekonomi dan keamanan global, sehingga kepentingan Amerika Serikat di wilayah ini dinilai masih sangat kuat, terutama terkait isu Laut China Selatan dan Taiwan.
Dosen Defence Studies King’s College London, Dr. Zeno Leoni, mengemukakan bahwa meskipun Washington mendorong negara-negara mitra untuk mengambil tanggung jawab keamanan yang lebih besar, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militernya di kawasan. Namun, gaya kebijakan yang dinilai agresif dan kerap tidak terduga berpotensi mengikis kepercayaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
Menurut Leoni, ketidakpastian yang terus berulang dapat mendorong negara-negara kawasan melakukan kalkulasi strategis yang keliru, yang pada akhirnya berisiko memicu ketegangan baru.
Dari sudut pandang Indonesia, perubahan lanskap geopolitik tersebut menuntut penguatan kemandirian strategis, khususnya di sektor maritim. Kepala Pusat Studi Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Salim, menilai bahwa berkurangnya kepastian peran kekuatan besar mendorong negara-negara kawasan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada stabilitas eksternal.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan maritim, modernisasi alutsista laut, serta pembangunan infrastruktur pendukung guna menjaga keamanan jalur pelayaran dan mencegah potensi konflik akibat salah tafsir kepentingan.
Di sisi lain, persaingan yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan China juga dinilai memberikan tekanan terhadap sentralitas ASEAN. Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, mengingatkan bahwa meningkatnya kerja sama minilateral berpotensi menggeser peran ASEAN sebagai pengelola utama stabilitas kawasan.
Menurutnya, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan realistis dan pragmatis dengan memperkuat kapabilitas pertahanan nasional tanpa harus terjebak dalam blok kekuatan tertentu. Strategi kerja sama selektif dinilai menjadi pilihan rasional di tengah rivalitas yang semakin kompleks.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Hubungan Internasional President University, Dr. Jeanne Francois. Ia menilai konsep Indo-Pasifik kini telah berkembang menjadi kerangka strategis yang relatif permanen, bukan sekadar jargon kebijakan. Namun, gaya diplomasi yang terlalu personal dan berorientasi bisnis dinilai rawan disalahartikan, sehingga membutuhkan komunikasi strategis yang konsisten.
Bagi Indonesia, ia merekomendasikan penguatan diplomasi jalur kedua, kolaborasi akademik, serta peningkatan kerja sama di bidang keamanan non-tradisional seperti siber dan perlindungan infrastruktur kritis.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan Amerika Serikat mengalami perubahan pendekatan, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi poros utama geopolitik global. Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah menjaga keseimbangan di tengah persaingan kekuatan besar, memperkuat kapasitas maritim, serta tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Jurnalis : Yanto
