SUMENEP, infojalanan.info
— Rencana pembangunan Replacement Pelabuhan Sapudi menuai penolakan dari masyarakat Pulau Sapudi. Penolakan tersebut mencuat dalam audiensi terbuka yang digelar di Kecamatan Gayam pada Selasa (16/12/2025), yang mempertemukan warga dengan konsultan proyek PT Wijaya Inti Nusa Sentosa.
Audiensi yang difasilitasi pihak kecamatan itu dihadiri tokoh nelayan, buruh pelabuhan, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan pemerintah Kecamatan Gayam. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian kekecewaan masyarakat yang menilai perencanaan proyek pelabuhan tidak transparan dan minim partisipasi warga terdampak.
Sorotan utama muncul lantaran UPP Kelas III Sapudi selaku otoritas kepelabuhanan tidak hadir dalam audiensi. Ketidakhadiran tersebut memicu reaksi keras warga yang menganggap pihak paling bertanggung jawab justru menghindari dialog langsung dengan masyarakat.
Ketua Ansor Kecamatan Gayam, Zaini, menyebut absennya UPP Kelas III sebagai bentuk lepas tangan terhadap aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, melainkan menuntut keterbukaan dan pelibatan sejak tahap perencanaan.
“Kalau memang niatnya membangun untuk rakyat, seharusnya berani duduk bersama masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Zaini.
Kritik serupa disampaikan Pemuda Muhammadiyah Gayam melalui Yudi Ansori. Menurutnya, Pelabuhan Sapudi memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, buruh pelabuhan, dan pelayaran rakyat.
“Jika konsep pembangunan keliru, dampaknya bisa mematikan ekonomi lokal. Pelabuhan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi sumber penghidupan warga,” tegas Yudi.
Ia menambahkan, pembangunan tidak boleh dilakukan atas nama kepentingan negara jika pada akhirnya justru mengorbankan masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas pelabuhan.
Dalam forum tersebut, Plt Camat Gayam Robi Firmansyah Wijaya, SE, MM, mengakui bahwa pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek Replacement Pelabuhan Sapudi. Pengakuan ini memperkuat dugaan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam proyek strategis tersebut.
Masyarakat menyatakan audiensi ini menjadi upaya musyawarah terakhir. Jika aspirasi tetap diabaikan, warga membuka kemungkinan melakukan langkah lanjutan secara terbuka.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala UPP Kelas III Sapudi, Reni Wijaya, belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari media.
Pewarta : Yanto
