Jakarta, infojalanan.info
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan bahwa partai belum memutuskan secara final sikap mengenai usulan agar kepala daerah—gubernur, bupati, wali kota—dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya masih melakukan serangkaian kajian intensif untuk menimbang keuntungan dan risiko skema tersebut.
Menurut Hasto, yang menjadi pokok perhatian PDIP bukan semata siapa yang memilih kepala daerah, tetapi apakah mekanisme tersebut akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik bagi masyarakat. “Bagi kami, pemimpin daerah harus mampu membawa perubahan nyata — meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menangani kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial,” ujarnya dalam pertemuan dengan sejumlah kader partai di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Dalam kajian internal, PDIP mempertimbangkan beberapa faktor kritis:
Efisiensi dan biaya demokrasi: Pemilihan langsung selama ini memakan banyak biaya — mulai dari kampanye, logistik, hingga penyelenggaraan. Hasto menilai skema pemilihan lewat DPRD bisa meminimalkan beban biaya dan risiko politik uang.
Akuntabilitas dan tata kelola: Bila DPRD memiliki peran memilih, maka proses seleksi bisa lebih mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan komitmen pada program pembangunan — bukan sekadar popularitas.
Keterwakilan rakyat: Namun, PDIP tetap berhati-hari agar perubahan sistem tidak melemahkan aspirasi rakyat. Hasto menekankan bahwa kompromi antara demokrasi prosedural dan hasil nyata bagi masyarakat harus dijadikan fokus utama.
Meski demikian, Hasto mengaku belum dapat memprediksi kapan PDIP akan mengambil keputusan. Semua opsi, termasuk mempertahankan pemilihan langsung, tetap terbuka. “Keputusan nanti akan ditetapkan dalam rapat kerja nasional partai pada 2026. Kami ingin memastikan langkah apa pun yang diambil membawa manfaat besar dan berkelanjutan bagi rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mengemuka menyusul pernyataan pimpinan partai lain. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dan akademisi juga telah menyuarakan keprihatinan: apakah perubahan ini akan memperkuat representasi rakyat — atau justru memperlemah kontrol publik terhadap pejabat lokal.
Dengan suasana politik dan kondisi sosial-ekonomi saat ini, wacana reformasi sistem pemilihan kepala daerah diprediksi akan terus menjadi perdebatan hangat hingga rancangan Undang-Undang Pilkada direvisi. PDIP, lewat kajiannya, tampaknya berusaha menyeimbangkan antara pragmatisme tata kelola dan komitmen terhadap nilai demokrasi.
Pewarta : Yanto
