Surabaya, infojalanan.info -
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 menjadi momentum penting bagi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur untuk menegaskan komitmennya dalam mengawal pemberantasan korupsi di daerah. Pada Rabu (10/12/2025), ratusan anggota MAKI dari berbagai kabupaten dan kota tumpah ruah di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Surabaya, menggelar aksi damai yang sarat pesan moral dan dukungan terhadap aparat penegak hukum.
Aksi tersebut bukan sekadar bagian dari seremonial peringatan tahunan HAKORDIA, melainkan manifestasi sikap masyarakat sipil yang menuntut penegakan hukum bersih dan transparan, sekaligus bentuk apresiasi terhadap kinerja Kejati Jatim—khususnya Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus)—yang dinilai berani dan konsisten dalam mengungkap perkara korupsi.
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan seruan pemberantasan korupsi, massa aksi berkumpul dengan tertib. Mereka bergantian menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan kejaksaan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
MAKI: Kejati Jatim Jadi Barometer Pemberantasan Korupsi
Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa kehadiran MAKI dalam aksi damai HAKORDIA 2025 bukanlah bentuk tekanan, melainkan dukungan moral sekaligus apresiasi terhadap Kejati Jatim.
“Kami datang bukan untuk menekan, tetapi justru memberi dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kami melihat kinerja Pidsus Kejati Jatim selama ini patut diapresiasi. Mereka berani, konsisten, dan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus korupsi,” kata Heru saat berorasi di tengah kerumunan.
Heru menyebut keberanian aparat Kejati Jatim dalam menangani perkara korupsi membuat masyarakat kembali memiliki harapan terhadap sistem penegakan hukum. Ia bahkan menuturkan bahwa Kejati Jatim kini menjadi salah satu barometer pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Timur.
Tak hanya itu, Heru mengungkapkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi titik balik besar dalam pengungkapan perkara korupsi di Jatim. Menurutnya, MAKI saat ini tengah melakukan pematangan data dan validasi dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai daerah dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
“Tahun 2026 sepatutnya menjadi tahun pengungkapan kasus-kasus besar, bahkan mega korupsi. Saat ini kami mengantongi data dugaan korupsi hampir Rp530 miliar. Data itu terus kami matangkan dan insyaallah akan dikomunikasikan serta diungkap pada triwulan pertama 2026,” tegasnya.
MAKI, lanjut Heru, tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, tetapi juga siap menjadi mitra strategis kejaksaan dalam menyuplai informasi, laporan, dan data yang sering luput dari radar aparat penegak hukum.
Kejati Jatim Sambut Baik Sinergi
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan terbuka yang diberikan MAKI. Ia mengakui bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kejaksaan mengungkap berbagai perkara korupsi.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga informasi dan kontrol publik. Teman-teman MAKI memiliki jaringan sampai ke daerah, ini tentu sangat membantu kami,” ujar Wagiyo.
Ia menekankan bahwa komunikasi antara Kejati Jatim dan MAKI selama ini sudah terjalin dengan baik, baik secara formal maupun informal. Pertukaran informasi yang berkesinambungan, kata Wagiyo, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
“Sinergi ini akan terus kami tingkatkan. Komitmen kami bukan hanya mengungkap kasus besar, tetapi juga perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Korupsi di sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Wagiyo juga memastikan bahwa jajaran Kejati Jatim selalu berpegang pada prinsip profesionalitas dan independensi dalam setiap penyidikan maupun penuntutan perkara. Dukungan masyarakat, menurutnya, menjadi energi positif yang mendorong kejaksaan bekerja lebih maksimal.
Aksi Damai Berjalan Kondusif
Aksi damai MAKI dalam rangka HAKORDIA 2025 berlangsung aman dan tertib. Aparat kepolisian tampak mengawal jalannya kegiatan hingga selesai. Tidak ada insiden yang mengganggu, dan seluruh kegiatan berjalan dalam koridor aturan.
Momentum ini memperlihatkan sebuah pesan penting: bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. MAKI dan Kejati Jatim menjadi contoh sinergi yang diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih di Jawa Timur.
Dengan meningkatnya kesadaran publik dan dukungan terhadap aparat penegak hukum, semangat pemberantasan korupsi diharapkan semakin menguat dan melahirkan perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
(Abbie)
