Jakarta, infojalanan.info -
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat mengenai lebih cepatnya respons pemadam kebakaran (Damkar) dibanding kepolisian ketika menerima laporan publik. Menurutnya, Polri kini sedang melakukan pembenahan besar pada sistem pelayanan agar tidak tertinggal dalam hal kecepatan penanganan.
Pernyataan ini disampaikan Listyo saat Apel Kasatwil di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2025.
Listyo mengungkapkan bahwa hotline 110 sedang melalui proses penyempurnaan untuk memastikan setiap laporan yang masuk bisa diterima dan ditindaklanjuti secara lebih sigap.
“Kita sempurnakan layanan 110 agar laporan bisa cepat direspons. Cukup tekan 110, dan polisi harus segera bergerak,” kata Listyo.
Perbaikan sistem ini diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat mengenai lambatnya penanganan kasus dan meningkatkan kualitas layanan publik Polri.
Selain memperbaiki jalur pelaporan, Polri juga memperluas ruang partisipasi publik dalam mengawasi perilaku anggota di lapangan. Listyo menjelaskan bahwa Divisi Propam telah menempelkan barcode pengaduan di berbagai fasilitas umum.
“Di halte, hotel, lift—semuanya sudah dipasang barcode. Kalau ada polisi melanggar, masyarakat bisa langsung lapor dan Propam wajib menindaklanjuti,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan akuntabilitas internal Polri.
Pernyataan Kapolri tersebut selaras dengan pengakuan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 18 November 2025 lalu. Dedi menyebut standar respons Polri masih tertinggal dari ukuran ideal.
“Standar PBB quick response time itu di bawah 10 menit, sedangkan kami masih di atas. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Dedi, masyarakat kini lebih sering melaporkan insiden ke Damkar karena respons yang jauh lebih cepat. Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan 110 menjadi fokus utama agar Polri mampu menyamai kecepatan respons tersebut.
Dedi menambahkan, sebagian besar persoalan Polri sesungguhnya berada pada rantai pelayanan publik di Polsek, Polres, dan Polda. Jika layanan tersebut dibenahi, maka mayoritas masalah internal Polri dapat terselesaikan.
“Kalau pelayanan publik baik, 62 persen persoalan kami akan selesai,” tegasnya.
Pembenahan layanan kini diposisikan sebagai prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap kepolisian kembali meningkat—setidaknya setara dengan instansi lain yang dianggap lebih cepat merespons laporan warga.
(Yanto)
