Jakarta, infojalanan.info -
Wacana penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi kembali mencuat setelah disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Isu ini sebenarnya bukan hal baru, sebab wacana serupa pernah digulirkan pada 2010 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, rancangan regulasinya bahkan telah masuk ke dalam RUU, tetapi tak pernah berlanjut ke pembahasan berikutnya.
Ekonom Anthony Budiawan menilai situasi saat ini pun tidak memberikan alasan kuat untuk menghidupkan kembali rencana tersebut.
Dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Yudhoyono pada Senin, 24 November 2025, Anthony menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia belum menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan redenominasi.
“Pada 2010 tidak ada urgensinya, sekarang pun sama. Kurs rupiah dari Rp10.000 ke Rp16.000 itu tidak jauh berubah sehingga tidak ada alasan mendasar untuk dilakukan,” ujar Anthony.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa redenominasi umumnya diterapkan pada negara dengan inflasi yang melonjak ekstrem dalam waktu singkat. Indonesia, menurutnya, tidak berada pada kondisi demikian.
Anthony menyoroti bahwa melemahnya rupiah bukan disebabkan oleh sistem nominal mata uang, melainkan karena fundamental ekonomi yang rapuh. Salah satu indikatornya adalah defisit transaksi berjalan yang terus terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu.
“Kalau tidak ada perbaikan di struktur ekonomi, rupiah akan terus tertekan,” tegasnya.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa redenominasi justru dapat memicu kenaikan harga yang tidak selalu terekam dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Kondisi ini dapat menggerus daya beli, terutama kelompok masyarakat menengah bawah.
“Pembulatan harga pasti terjadi, dan itu bisa menambah angka kemiskinan,” jelasnya.
Anthony juga mempertanyakan motif munculnya wacana tersebut. Menurutnya, Indonesia kerap menghadirkan isu tertentu ke publik untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain.
“Banyak isu-isu yang seolah dilempar hanya untuk pengalihan. Redenominasi ini terasa seperti itu,” ungkap ekonom PEPS tersebut.
Jika pun kebijakan redenominasi benar-benar ingin dijalankan, Anthony menegaskan bahwa prosesnya tidak bisa instan. Diperlukan pengaturan hukum dan masa penyesuaian yang panjang.
“Mungkin butuh paling tidak 10 tahun sampai bisa berjalan,” katanya.
Menurutnya, redenominasi juga tidak memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. “Saya tidak melihat manfaat langsung bagi perekonomian,” tambahnya.
Pernyataan Anthony semakin diperkuat dengan respons Bank Indonesia (BI) yang menyebut bahwa rencana redenominasi belum menjadi agenda dalam waktu dekat.
“BI sendiri menegaskan masih jauh. Artinya, isu ini tidak perlu dibahas dulu,” pungkasnya.
(Yanto)
