Sumenep, infojalanan.com —
Laut Kangean kembali menjadi saksi seruan masyarakat pesisir yang menuntut keadilan lingkungan. Ratusan nelayan dari berbagai desa di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali turun ke laut, Rabu (12 November 2025), menggelar demonstrasi besar-besaran menolak rencana tambang migas di kawasan multizona Kangean Barat.
Aksi yang digelar oleh Aliansi Nelayan Kepulauan Kangean ini merupakan aksi laut keempat sekaligus bagian dari rangkaian aksi keenam dalam gerakan menolak survei seismik 3D yang belakangan santer dilakukan di perairan dangkal wilayah tersebut.
Dengan membawa perahu dan spanduk tuntutan, para nelayan berorasi di tengah laut. Mereka menegaskan bahwa rencana eksplorasi tambang migas akan membawa dampak serius terhadap lingkungan laut dan kehidupan sosial masyarakat pesisir.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak kerusakan. Laut ini sumber hidup kami, jangan dijadikan korban investasi yang mengabaikan kelestarian,” ujar Ahmad Yani, Koordinator Aksi Aliansi Nelayan Kangean, di sela demonstrasi.
Menurut mereka, kegiatan tambang migas di pulau kecil seperti Kangean akan mempercepat degradasi ekosistem laut, merusak habitat ikan, dan mengancam mata pencaharian ribuan nelayan yang bergantung pada laut. Selain itu, nelayan juga menilai aktivitas survei seismik yang dilakukan sebelumnya telah menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketenangan masyarakat.
“Kami sudah merasakan dampaknya, bukan hanya di laut, tapi juga di darat. Ada kegelisahan, ada kekacauan sosial. Ini tanda bahwa aktivitas tambang tidak selaras dengan kehidupan masyarakat Kangean,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Nelayan Kepulauan Kangean menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak terkait. Di antaranya:
1. Menghentikan seluruh rencana tambang migas di laut dan darat Kepulauan Kangean.
2. Melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019.
3. Meminta Syahbandar Kangean agar tidak memberikan izin berlabuh kepada kapal-kapal survei seismik 3D di wilayah perairan Kangean.
4. Menuntut perusahaan tambang migas bertanggung jawab atas keresahan sosial yang terjadi.
5. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi untuk segera menghentikan dan mengeluarkan kapal-kapal survei seismik dari wilayah perairan Kangean.
6. Mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan agar turun tangan mengaudit PT KEI yang disebut akan melakukan aktivitas pertambangan di pulau kecil.
7. Menuntut Menteri ESDM memanggil SKK Migas dan menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi di perairan dangkal Kangean.
Bagi para nelayan, aksi ini bukan sekadar penolakan terhadap perusahaan, melainkan seruan moral agar pemerintah berpihak pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami ingin laut tetap hidup, ikan tetap ada, dan anak cucu kami masih bisa melaut seperti kami hari ini,” ujar Ahmad Yani penuh harap.
Aksi laut yang berlangsung damai itu diakhiri dengan doa bersama di tengah perairan sebagai simbol cinta masyarakat terhadap laut dan penegasan komitmen menjaga ruang hidup mereka.
Aliansi Nelayan Kangean menegaskan akan terus menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang migas hingga pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat pesisir.
(Yan)
