• Jelajahi

    Copyright © Info Jalanan
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Halaman

    Proyek POKMAS Ploso Gang VI Disorot, Menggunakan Dana APBD Rp543 Juta Lebih Jangan Dihabiskan Tanpa Kualitas dan Transparansi, Lurah Sudah Konfirmasi POKMAS, Tetapi Papan Proyek Tak Berubah, Wali Kota Surabaya Diminta Sidak

    Kamis, 19 November 2026, November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T08:24:18Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     



    SURABAYA,INFOJALANAN.INFO – Pembangunan saluran gorong-gorong melalui proyek POKMAS di Jalan Ploso Gang VI, RT 06/RW 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, menuai sorotan tajam. Proyek yang menggunakan anggaran APBD sebesar Rp543.599.412 untuk pengerjaan U-Ditch ukuran 40/60 ini memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari transparansi papan informasi, kualitas material, penerapan keselamatan kerja, hingga dampak pekerjaan terhadap kenyamanan warga.


    Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan drainase dan kepentingan masyarakat justru memunculkan pertanyaan serius. Apakah pekerjaan tersebut benar-benar berjalan sesuai standar, spesifikasi teknis, dan tanggung jawab pelaksana, atau hanya mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan mutu serta dampak yang dirasakan warga?


    Saat awak media melakukan pemantauan, papan informasi proyek tidak mencantumkan volume pekerjaan maupun batas waktu pelaksanaan secara jelas. Informasi mengenai kapan pekerjaan dimulai dan kapan harus selesai juga tidak terlihat. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terhadap keterbukaan penggunaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan, berapa volume pekerjaan, berapa lama pengerjaan, serta bagaimana anggaran sebesar Rp543 juta lebih tersebut digunakan.


    Tak hanya persoalan transparansi, awak media juga menyoroti tenaga kerja yang mengerjakan proyek. Saat dikonfirmasi di lokasi, pekerja menyampaikan bahwa mereka bukan berasal dari warga setempat, melainkan dari luar Surabaya. Hal ini turut memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan masyarakat sekitar dalam proyek yang membawa nama pemberdayaan masyarakat melalui POKMAS.


    Persoalan keselamatan kerja pun tak luput dari sorotan. Sejumlah pekerja terlihat tidak mengindahkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bahkan ada yang bekerja tanpa mengenakan pakaian kerja yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap keselamatan para pekerja, terlebih ketika mereka berhadapan dengan pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan.


    Warga juga mengeluhkan pekerjaan yang berlangsung hingga malam hari dan mengganggu waktu istirahat. Aktivitas proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi lingkungan sekitar justru berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan apabila pelaksana tidak mengatur waktu pengerjaan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.


    Konfirmasi Lurah Ploso, Perbaikan Papan Proyek Belum Terlihat

    Awak media telah meminta konfirmasi kepada Lurah Ploso pada 11 November 2026 terkait persoalan papan informasi proyek, kualitas pekerjaan, dan kondisi material di lapangan.


    Pada 12 November 2026, Lurah Ploso memberikan jawaban bahwa pihaknya telah mengonfirmasi persoalan tersebut kepada POKMAS dan meminta perbaikan papan informasi agar lebih transparan. Namun, hingga 18 November 2026, saat awak media kembali melakukan pemantauan, papan proyek masih belum menunjukkan perubahan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.


    Di sisi lain, awak media masih menemukan tutup U-Ditch yang pecah tetap terpasang dan belum diganti. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pihak pelaksana benar-benar menindaklanjuti temuan lapangan atau hanya memberikan jawaban tanpa langkah nyata.


    Dalam keterangannya, Lurah Ploso menyampaikan bahwa U-Ditch yang pecah menjadi tanggung jawab POKMAS. Ia juga menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap kualitas material yang rusak telah dibicarakan sejak awal sebelum pekerjaan dimulai.


    Pernyataan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pelaksana untuk bertindak cepat, bukan justru membiarkan material yang mengalami kerusakan tetap terpasang. Jika sejak awal tanggung jawab terhadap mutu material telah disepakati, maka pelaksana wajib menunjukkan keseriusan dalam mengganti material yang tidak layak dan memastikan hasil pekerjaan sesuai standar.


    Konfirmasi Media Jangan Hanya Dijawab, tetapi Harus Ditindaklanjuti

    Sorotan ini bukan semata-mata persoalan kritik terhadap pelaksana proyek. Penggunaan anggaran APBD menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan pengawasan yang nyata. Setiap informasi yang disampaikan awak media seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, bukan berhenti sebagai pesan konfirmasi yang selesai dijawab tanpa perubahan di lapangan.


    Lurah, Camat, POKMAS, serta instansi teknis memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. Ketika papan informasi tidak lengkap, material rusak masih terpasang, keselamatan kerja diabaikan, dan warga mengeluhkan aktivitas hingga malam hari, kondisi tersebut patut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung.


    Awak media berharap Camat Tambaksari tidak tinggal diam dan segera turun ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan, mengevaluasi kualitas U-Ditch, memastikan kelengkapan papan informasi, serta meninjau penerapan K3 dan dampak jam kerja terhadap warga.


    Lebih jauh, awak media meminta perhatian serius Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, agar turun langsung melakukan sidak terhadap proyek POKMAS di Jalan Ploso Gang VI, RT 06/RW 05. Pemeriksaan lapangan diperlukan agar penggunaan anggaran publik benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar pekerjaan yang terlihat selesai tetapi menyisakan persoalan.


    Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah dari APBD hanya menjadi angka di atas kertas, sementara kualitas pekerjaan, keselamatan pekerja, keterbukaan informasi, dan kepentingan warga justru terabaikan.


    Masyarakat tidak meminta pembangunan yang mewah. Masyarakat hanya menginginkan pekerjaan yang benar, transparan, aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika proyek ini menggunakan uang rakyat, maka hasilnya harus kembali memberikan manfaat nyata bagi rakyat.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini