masukkan script iklan disini
SURABAYA, INFOJALANAN.INFO – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang lain, khususnya untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.
Imbauan tegas ini menjadi perhatian penting karena penggunaan identitas kependudukan oleh pihak lain dapat memengaruhi keakuratan data sosial ekonomi dan berpotensi menghambat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Eri meminta seluruh warga Kota Pahlawan menjaga identitas kependudukan masing-masing. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan atau meminjamkan KTP untuk kepentingan transaksi kendaraan milik orang lain tanpa memahami konsekuensi administrasinya.
Menurut Eri, persoalan ini bukan sekadar urusan pinjam-meminjam identitas. Data kepemilikan kendaraan yang tercatat atas nama seseorang dapat memengaruhi proses verifikasi kondisi sosial ekonomi ketika pemerintah melakukan pendataan penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial (perlinsos).
Dalam penelusuran di lapangan, Pemerintah Kota Surabaya menemukan adanya warga yang secara nyata membutuhkan bantuan, tetapi data administrasinya menunjukkan kepemilikan kendaraan. Setelah petugas melakukan klarifikasi, sebagian persoalan tersebut diketahui berkaitan dengan penggunaan KTP warga untuk mencatatkan kendaraan milik orang lain.
“Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” demikian imbauan Eri sebagaimana diberitakan pada Kamis (8/10/2026).
KTP Dipinjamkan, Data Bansos Bisa Tidak Akurat
Pemerintah Kota Surabaya menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut karena ketidakakuratan data dapat berdampak pada proses penentuan prioritas penerima bantuan. Warga yang seharusnya mendapatkan perhatian justru berisiko menghadapi kendala ketika data kepemilikan aset tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, sebelumnya mengungkapkan adanya temuan warga yang kondisi sosial ekonominya membutuhkan bantuan, tetapi tercatat memiliki kendaraan mewah dalam dokumen administrasi.
Salah satu contoh yang disampaikan Eddy berkaitan dengan kendaraan Toyota Alphard yang tercatat atas nama seorang warga yang bekerja sebagai sopir. Setelah dilakukan klarifikasi, kendaraan tersebut disebut milik orang lain, sedangkan nama warga bersangkutan tercantum dalam dokumen kendaraan.
Temuan itu menunjukkan pentingnya kesesuaian antara data administrasi dan kondisi kepemilikan aset yang sebenarnya. Karena itu, Eddy juga mengimbau masyarakat yang menggunakan kendaraan milik sendiri tetapi masih tercatat atas nama orang lain agar segera mengurus proses balik nama sesuai ketentuan.
Penentuan Bantuan Mengutamakan Kondisi Nyata Warga
Dalam menentukan prioritas penerima bantuan, Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan data desil. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menilai kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Proses tersebut melibatkan lurah, camat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat ikut mengidentifikasi warga yang paling membutuhkan bantuan, termasuk lansia yang belum pernah menerima bantuan dan tidak memiliki sumber daya memadai.
Eri menegaskan bahwa penentuan prioritas harus mempertimbangkan keadaan nyata di lingkungan masyarakat.
Karena itu, keterlibatan warga menjadi bagian penting untuk membantu pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Imbauan Tegas untuk Warga Surabaya
Masyarakat diimbau tidak menganggap remeh penggunaan KTP untuk kepentingan orang lain. Identitas kependudukan merupakan dokumen penting yang dapat berkaitan dengan berbagai urusan administrasi, termasuk pencatatan kepemilikan kendaraan dan verifikasi data bantuan sosial.
Warga diminta tidak meminjamkan KTP secara sembarangan, tidak membiarkan identitasnya digunakan untuk mencatatkan aset milik orang lain tanpa kejelasan, serta segera mengklarifikasi apabila menemukan ketidaksesuaian data.
Bagi warga yang mendapati data kepemilikan kendaraan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, langkah yang perlu dilakukan adalah memeriksa dokumen terkait dan mengurus koreksi administrasi melalui instansi berwenang.
Warga juga dapat memanfaatkan kanal pengaduan Pemkot Surabaya, termasuk aplikasi Cek Wargaku, untuk menyampaikan persoalan pelayanan dan pendataan sesuai fasilitas yang tersedia.
Ketepatan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran untuk memastikan identitas kependudukan digunakan secara benar agar hak warga yang membutuhkan bantuan tidak terganggu oleh persoalan administrasi.
Pesan yang perlu diperhatikan seluruh warga Surabaya jelas: jaga KTP, pahami setiap penggunaan identitas, dan jangan mudah meminjamkannya untuk transaksi kendaraan milik orang lain. Dengan data yang akurat, proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(FRD)
