PALANGKA RAYA, INFOJALANAN.INFO — Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut sebagai “aktivitas berjalan normal” menuai sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya.
Ridwan Ismail, kader HMI Cabang Palangka Raya, menyampaikan kritik terhadap narasi tersebut. Menurutnya, kondisi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap tidak dapat serta-merta dijadikan ukuran bahwa situasi berada dalam kondisi normal.
“Jangan samakan manusia dengan bahan bakar. Bertahan hidup bukan berarti keadaan normal,” demikian sikap yang disampaikan Ridwan dalam menanggapi wacana publik mengenai kondisi karhutla.
Ridwan menilai terdapat perbedaan mendasar antara ketabahan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit dengan situasi yang benar-benar aman dan normal. Warga yang masih pergi ke pasar, bekerja, maupun beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap, menurutnya, lebih mencerminkan kebutuhan untuk tetap bertahan menjalani kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat, tidak hanya dari sisi kualitas udara dan kesehatan, tetapi juga aspek psikologis serta kenyamanan warga.
“Ketika warga tetap melangkah ke pasar, bekerja, dan memadati jalanan di bawah langit yang tertutup asap, itu bukanlah indikator situasi aman — melainkan cermin ketiadaan pilihan,” ujarnya.
HMI Cabang Palangka Raya meminta pemerintah tidak menggunakan narasi yang dinilai dapat mengaburkan kondisi faktual di lapangan. Menurut mereka, daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana semestinya menjadi alasan untuk memperkuat penanganan, bukan dijadikan dasar untuk menganggap keadaan telah normal.
Dalam pernyataannya, HMI Cabang Palangka Raya menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Pertama, meminta pemerintah menghentikan penyederhanaan narasi terkait kondisi karhutla. Pemerintah dinilai perlu menyampaikan informasi secara terbuka dengan mempertimbangkan dampak krisis terhadap kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat.
Kedua, HMI mendorong percepatan penanganan di lapangan melalui optimalisasi seluruh sumber daya untuk pemadaman titik api dan pemulihan kualitas udara. Penanganan, menurut mereka, harus diwujudkan dalam langkah konkret dan tidak berhenti pada pembahasan di tingkat rapat.
Ketiga, HMI mendesak penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Daya tahan warga adalah bentuk keberanian, bukan alasan bagi negara untuk merasa tenang. Udara bersih adalah hak konstitusional, bukan fasilitas yang bisa ditawar,” tegas Ridwan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap HMI Cabang Palangka Raya yang menyerukan perhatian lebih serius terhadap persoalan karhutla dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.
(Anel Osman)
