Infojalanan.info
– Keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menurunkan outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI, Dr. Harris Turino, menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat perlunya pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional.
Harris menyampaikan bahwa perubahan outlook tersebut tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata. Menurutnya, penilaian Moody’s mencerminkan kekhawatiran global terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Ini bukan sekadar laporan lembaga pemeringkat, tetapi refleksi atas kepercayaan pasar. Ketika konsistensi kebijakan dipertanyakan, maka risiko jangka panjang terhadap iklim investasi akan semakin besar,” ujar Harris dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Ia menyoroti persoalan prediktabilitas kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya terjaga, khususnya antara perencanaan dan implementasi. Kondisi tersebut, kata Harris, dapat memunculkan ketidakpastian di kalangan investor dan pelaku usaha.
Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian. Harris menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus ditopang oleh institusi yang solid dan transparan agar mampu meredam gejolak eksternal.
“Tanpa tata kelola yang kuat, pertumbuhan ekonomi berisiko rapuh. Pasar global sangat sensitif terhadap sinyal kelemahan institusi,” tegasnya.
Di sisi fiskal, Harris mengingatkan agar kebijakan ekspansif dijalankan secara hati-hati. Ia menilai, pelebaran belanja negara tanpa penguatan penerimaan dapat mempersempit ruang fiskal dan menambah tekanan terhadap stabilitas anggaran.
Meski demikian, Harris mengakui bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Dipertahankannya peringkat Baa2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, rasio utang, dan defisit fiskal Indonesia masih berada dalam batas yang terkendali.
“Outlook negatif ini seharusnya menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang disiplin, transparan, dan konsisten agar kepercayaan pasar dapat dipulihkan,” pungkas Harris.
(Yan)
