Infojalanan.info
— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 menjadi sorotan lembaga antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah temuan terkait pengadaan barang dalam pelaksanaan MBG yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan peningkatan gizi penerima manfaat.
MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah Kabinet Merah Putih yang menyasar anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Namun, dalam evaluasi setahun pelaksanaan, ICW menilai terdapat sejumlah pengeluaran anggaran yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti aspek tata kelola anggaran, potensi konflik kepentingan, hingga proses pengadaan barang dalam program MBG. Hal tersebut disampaikan Egi dalam siniar yang ditayangkan di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Jumat, 16 Januari 2026.
“Yang kami lihat bukan hanya soal niat baik programnya, tetapi bagaimana tata kelola anggarannya, termasuk pengadaan dan potensi patronase,” ujar Egi.
Salah satu temuan yang disoroti ICW adalah pengadaan seragam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Berdasarkan data yang dikumpulkan, nilai pengadaan seragam tersebut mencapai angka yang cukup besar.
“Untuk pengadaan seragam SPPG dan SPPI, mulai dari kaos, sepatu, celana hingga handuk, total anggarannya mencapai sekitar Rp423 miliar,” ungkap Egi.
Tak hanya itu, ICW juga mengungkap pengeluaran signifikan dalam pengadaan peralatan makan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Salah satu yang disoroti adalah pembelian sendok dan perlengkapan makan lainnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Untuk alat makan, termasuk sendok, kami menemukan data pembelian sendok dengan nilai sekitar Rp4 miliar pada tahun 2025. Sementara total realisasi pengadaan alat makan dan dapur secara keseluruhan mencapai Rp583 miliar,” jelasnya.
ICW juga mempertanyakan kejelasan pembagian tanggung jawab antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG dalam pengadaan peralatan tersebut. Menurut Egi, perlu ada kejelasan apakah pengadaan alat makan menjadi tanggung jawab BGN di tingkat pusat atau masing-masing SPPG di daerah.
“Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai ada pengeluaran ganda antara BGN dan SPPG. Karena dananya berasal dari BGN, maka pengadaannya juga harus transparan,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, ICW mendorong BGN untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna memastikan pengelolaan anggaran MBG berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
Pewarta : Yanto
