Pati, infojalanan.info – Aksi perlawanan rakyat Pati yang dipimpin aktivis lokal Husein dalam gerakan menuntut lengsernya Bupati Sudewo sempat mengguncang panggung politik daerah. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu itu dikenal lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Namun, geliat perlawanan tersebut belakangan meredup. Husein, yang sebelumnya berada di garis depan gerakan rakyat, tiba-tiba “masuk angin” dan tak lagi terlihat aktif memimpin konsolidasi massa. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Isu yang berkembang, Husein diduga menerima sejumlah uang dari pihak yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Bupati Sudewo. Dugaan tersebut menyebar luas di kalangan aktivis dan masyarakat sipil, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi maupun bukti hukum yang dipublikasikan ke ruang publik.
Situasi semakin memanas setelah nama Husein disebut-sebut mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum. Informasi yang beredar menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan aliran dana terkait upaya meredam gerakan rakyat di Pati. Penelusuran ini disebut masih dalam tahap awal dan bersifat tertutup.
Sejumlah pegiat antikorupsi menilai, apabila benar terdapat praktik “pembelian loyalitas” terhadap tokoh gerakan rakyat, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi publik sekaligus kejahatan demokrasi. Mereka mendesak KPK untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut dugaan tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, baik Husein maupun pihak Bupati Sudewo belum memberikan keterangan resmi untuk menanggapi isu yang berkembang. Publik Pati pun kini menunggu kejelasan, apakah isu tersebut akan berujung pada proses hukum atau sekadar menjadi polemik politik yang menguap begitu saja.
Yang pasti, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas pemimpin gerakan rakyat berada di bawah sorotan tajam masyarakat, terlebih ketika perjuangan yang dibawa mengatasnamakan kepentingan publik.
(Red)
