Infojalanan.info
— Psikolog sekaligus Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, menyerukan pentingnya pemerintah segera menetapkan banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai status tersebut akan mempercepat penyelamatan dan pemulihan warga terdampak yang kini masih sangat membutuhkan bantuan.
Menurut Iqbal, penetapan bencana nasional bukan berarti musibah terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun secara hukum, penetapan itu memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk menggelontorkan sumber daya tanpa batas birokrasi yang membelit daerah.
“Bencana nasional itu konteksnya adalah ketatanegaraan. Supaya resources dari pusat bisa langsung diturunkan,” ujar Iqbal dalam podcast bersama Bambang Widjojanto, Senin, 8 Desember 2025.
Iqbal baru-baru ini melakukan pendampingan ke daerah terdampak banjir di Langkat. Dari kunjungan itu, ia menemukan fakta bahwa bantuan baru menjangkau warga setelah tiga hari kejadian.
“Itu pun tidak menyeluruh. Masih banyak warga yang bertahan tanpa bantuan,” ucapnya.
Karena itu, ia menegaskan tidak ada waktu lagi untuk menunda kebijakan.
“Kita mendukung pemerintah untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional segera,” tegasnya.
Iqbal menilai situasi darurat semacam ini menjadi ukuran kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat.
“Dalam kepemimpinan itu ada dua hal: royal dan loyal,” jelasnya.
“Kalau pemerintah royal pada rakyat, masyarakat akan loyal. Tapi kalau hitung-hitungan, rakyat akan ikut hitung-hitungan dan kehilangan kepercayaan.”
Iqbal yang juga Juru Bicara PKS menyesalkan adanya efisiensi anggaran transfer daerah yang membuat sejumlah provinsi kesulitan menangani bencana besar.
“Sumatera Barat dipotong Rp2 triliun. Itu membuat daerah tidak punya apa-apa untuk bergerak,” ungkapnya.
Ia turut menyinggung beberapa bupati di Aceh yang sudah menyampaikan surat ketidakmampuan mengatasi bencana dengan anggaran yang ada.
“Pusat harus jor-joran dalam situasi seperti ini. Kalau perlu minta bantuan negara tetangga, tidak usah gengsi,” ucapnya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya menghancurkan rumah dan ekonomi warga, tetapi juga melukai kondisi mental mereka.
“Warga bisa stres, depresi, hopeless. Itu harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” kata dia.
Ia khawatir, apabila penanganan masih lamban, rasa kecewa dan amarah publik dapat kembali mencuat terhadap para pejabat.
“Jangan sampai sentimen negatif masyarakat kembali muncul. Pemerintah harus hadir, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis.”
Pewarta : Yanto
