Infojalanan.info
– Sepanjang 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi salah satu lembaga negara yang paling banyak disorot publik. Sejumlah kebijakan dan sikap anggota parlemen memicu gelombang kritik serta aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR tidak hanya dipicu oleh produk legislasi, tetapi juga oleh pernyataan dan perilaku sejumlah anggota Dewan yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat.
Sorotan besar muncul pada Februari 2025, saat DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba. Pengesahan tersebut menuai penolakan luas dan melahirkan aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di banyak kota.
Memasuki Maret, pembahasan RUU TNI kembali memicu polemik. Rapat tertutup yang digelar Komisi I DPR di hotel mewah menimbulkan kritik tajam, terutama karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kekhawatiran munculnya kembali dwifungsi TNI.
Di pertengahan tahun, DPR menggelar uji kelayakan calon duta besar yang juga menuai perhatian publik, menyusul kosongnya perwakilan Indonesia di sejumlah negara strategis.
Puncak kemarahan publik terjadi pada Agustus 2025, ketika isu besarnya tunjangan anggota DPR mencuat. Situasi ini berujung pada aksi Reset Indonesia, penonaktifan lima anggota Dewan, serta meningkatnya tensi sosial di sejumlah wilayah.
Tekanan publik akhirnya mendorong DPR melakukan koreksi internal pada September dengan memangkas tunjangan anggota dan membatasi perjalanan dinas ke luar negeri.
Menutup tahun, DPR kembali menuai kritik setelah mengesahkan UU KUHAP pada November 2025. Aturan tersebut diprotes masyarakat sipil karena dinilai minim partisipasi publik, meski telah diteken Presiden dan dijadwalkan berlaku pada awal 2026. (Yanto)
