Jakarta, infojalanan.info -
Sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kembali mencuat ke publik. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang juga pengusaha senior, menegaskan dirinya menjadi korban praktik mafia tanah dan kini bertekad melawan hingga tuntas.
“Ini praktik lama yang terjadi di mana-mana. Semua bisa jadi korban, bahkan saya pun mengalaminya. Tapi saya punya bukti formal yang sah,” ujar JK kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
JK menilai praktik pemalsuan dokumen dalam kasus tanah tidak hanya menimpa individu, tetapi juga mengancam kepastian hukum nasional. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan mafia tanah agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, kementeriannya telah memverifikasi bahwa lahan seluas 16,4 hektare tersebut sah dimiliki oleh JK.
“Pak Menteri sudah menyampaikan, itu memang milik saya yang legal,” kata JK menegaskan.
Menurut Nusron, sengketa tersebut merupakan warisan lama sejak 1990-an dan kini terangkat ke publik karena proses pembenahan sistem pertanahan nasional tengah dilakukan.
“Justru karena kita sedang berbenah, data lama kita buka dan sinkronkan. Kalau hari ini kasus lama muncul, itu tandanya sistem kita mulai jujur,” jelasnya.
Ia menyebut, pembenahan itu termasuk digitalisasi arsip, pembersihan peta bidang tanah, serta penertiban sertifikat ganda yang menjadi sumber tumpang tindih hak di masa lalu.
“Kasus seperti ini menjadi pelajaran penting agar sistem ke depan lebih transparan dan akurat,” tambahnya.
(Yanto)
